Regional

Pelanggaran HAM Serius

PASURUAN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengawali investigasi di Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, kemarin. Komnas menemukan sejumlah fakta yang berbeda dengan keterangan yang diberikan para pimpinan TNI-AL sebelumnya.

Temuan Komnas HAM di lapangan, tidak ada warga yang menyerang aparat Marinir dengan senjata tajam. "Ini berdasar keterangan sejumlah saksi mata di sekitar lokasi penembakan," kata Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara kepada wartawan di Desa Alastlogo kemarin.
Tim Komnas HAM datang ke Alastlogo sekitar pukul 13.15. Selain Garuda, ikut dalam rombongan, antara lain, staf Subkomisi Sosial Politik Komnas HAM Sriyana dan staf ahli Irjen (pur) Supardi. Selain meninjau lokasi tewasnya para korban, Garuda menyempatkan diri melihat lahan yang menjadi sengketa. "Ini bukan tindakan kriminal biasa. Jelas ini pelanggaran HAM serius," kata Garuda.

Garuda yang mengenakan baju putih berjanji akan terus menyelidiki tragedi Alastlogo tersebut. Hasil penyelidikan awal itu yang nanti menjadi bahan pembicaraan di rapat Komnas HAM dan para pajabat terkait di tingkat pusat.

"Dalam waktu dekat, panglima dan para petinggi militer juga akan kami mintai keterangan," ungkap Garuda.

Seperti diberitakan, empat warga Alastlogo tewas dan lima lainnya mengalami luka tembak akibat bentrok dengan aparat TNI-AL pada Rabu (30/5) sekitar pukul 10.00. Bentrokan tersebut dipicu protes warga atas langkah TNI-AL menggarap lahan di kawasan tanah puslatpur yang masih disengketakan.

Menurut versi TNI-AL, penembakan dilakukan lantaran warga berusaha menyerang aparat dengan senjata tajam dan batu. Sementara warga menyatakan tidak membawa senjata apa-apa saat melancarkan aksi protes penggarapan lahan tersebut. Pengakuan itu pula yang kemarin disampaikan warga kepada Komnas HAM.

Disinggung apakah Komnas HAM segera membentuk tim ad hoc atas kasus tersebut, Garuda belum bisa memastikan. Menurut dia, hal itu baru bisa ditentukan setelah jenis pelanggaran dalam peristiwa tersebut disimpulkan.

"Kami kan belum mengetahui apakah ini pelanggaran berat atau pembunuhan berencana. Hanya, kesimpulan sementara, jelas ini merupakan pelanggaran HAM yang serius," katanya berulang-ulang.

Dia mengatakan, kepastian itu akan diperoleh setelah sejumlah bukti dan keterangan saksi dinilai cukup. Yang jelas, menurut Garuda, penghilangan nyawa yang dilakukan anggota Marinir dalam kasus tersebut bukan hanya mengakibatkan hilangnya rasa aman. "Tapi, hak-hak ekonomi rakyat juga sudah dilanggar mereka. Anda bisa melihat sendiri, rakyat yang mau mengambil singkongnya dilarang," katanya.

Garuda menyatakan, tindakan anggota Marinir melarang warga memanen tanamannya itu sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang tidak bisa ditoleransi. "Ini intimidasi namanya," akunya.

Karena itu, selain berupaya mengusut pelaku penembakan, Garuda berharap agar TNI tidak melakukan tindakan yang intimidatif. "Mereka juga tidak bisa memanfaatkan lahan ini karena masih dalam kondisi status quo," katanya.

Selain Komnas HAM, tujuh anggota Komisi I DPR kemarin datang ke Alastlogo. Rombongan parlemen tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra. Mereka datang untuk mencari keterangan terkait dengan kronologi tewasnya empat warga sipil itu. Mereka juga menggali informasi terkait dengan sengketa tanah antara TNI-AL dengan warga.

Sebelum melihat lokasi insiden Alastlogo, rombongan DPR mengikuti pertemuan dengan Pangarmatim Laksda Moekhlas Siddik dan pejabat muspida kabupaten di pendapa pemkab. "Hasil pertemuan itu akan kami bahas dalam pertemuan di pusat," kata Yusron.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pasuruan Jusbakir sempat meminta agar Pangarmatim membatalkan keinginannya terus membangun Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI-AL di kawasan Grati. "Mungkin komisi I bisa menganggarkan untuk merelokasi ke tempat lain," kata Jusbakir.

Namun, keinginan itu ditolak Pangarmatim Laksda Moekhlas Sidik. Dia kemudian menjelaskan, pihaknya lebih sepakat mengusut tuntas pelaku penembakan dalam peristiwa Rabu (30/5) itu.

Moekhlas secara tegas menolak insiden itu lantas dijadikan alasan oleh warga agar TNI-AL membatalkan rencana menjadikan kawasan tersebut sebagai Puslatpur. "Itu berat bagi kami," tegasnya sembari menjelaskan bahwa lokasi Pustlapur Grati memang sudah didesain untuk latihan perang TNI-AL.

Kepada para anggota komisi I, dia juga menjelaskan, sebelum kasus tersebut mencuat, pihaknya berencana merelokasi seluruh warga. Sebab, sangat tidak mungkin membangun sarana Puslatpur, sedangkan permukiman warga belum direlokasi. "Kami akhirnya juga sepakat memutus kontrak dengan Rajawali," ungkapnya kemarin.

Sementara itu, Komisi I DPR sepakat agar kasus penembakan Alastlogo diusut tuntas. Karena itu, mereka berharap para petinggi TNI, terutama AL, tidak berupaya melindungi anggotanya yang diduga terlibat.

Terkait dengan hal tersebut, Permadi, salah seorang anggota komisi I, di sela pertemuan itu mengaku kecewa atas pernyataan sejumlah petinggi TNI-AL. Dia menyayangkan pernyataan bahwa para korban tewas akibat pantulan peluru. Menurut dia, pernyataan itu seharusnya tidak perlu dilontarkan. "Apalagi, hasil investigasi belum diketahui," katanya.

Karena itu, lelaki yang gemar pada warna hitam tersebut menengarai, pernyataan itu merupakan upaya mengaburkan fakta. Secara pribadi, Permadi juga menyayangkan insiden yang menewaskan empat warga desa tersebut. Dirinya juga tak habis pikir aksi brutal itu bisa dilakukan.

Dia juga mendukung adanya upaya investigasi yang melibatkan semua unsur. Termasuk tokoh masyarakat setempat dan ahli balistik. Menurut dia, objektivitas hasil investigasi akan lebih bisa dipertanggungjawabkan jika hanya mengandalkan banyak unsur.

Sementara, usai salat Jumat, rombongan Komisi I DPR meluncur ke kawasan Desa Alastlogo. Dalam kunjungan itu, para wakil rakyat yang didampingi Pangarmatim tersebut banyak mendapat keterangan dari sejumlah saksi.

Menurut Yusron, keterangan itu sangat berarti, terutama menjelang pertemuan dengan petinggi TNI-AL nanti. "Untuk sementara, kita baru menyimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oknum Marinir terhadap warga. Tapi, ini belum final. Kita masih memerlukan keterangan dari mereka," ungkap Yusron.

Sementara itu, sejumlah anggota DPR mulai mewacanakan pembentukan panitia kerja (panja) tragedi Alastlogo. "Pembentukan panja itu sangat diperlukan karena penembakan rakyat sipil merupakan pelanggaran yang sangat berat terhadap kemanusiaan," kata Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif kemarin.

Secara teknis, lanjutnya, ada beberapa alternatif alat kelengkapan yang bisa mengambil langkah inisiatif untuk membentuk panja. "Bisa dibentuk komisi I, komisi III, atau gabungan dari dua komisi itu," jelasnya.

Menurut dia, panja itu harus menginvestigasi berbagai konsekuensi politik pascakonflik tanah yang terjadi antara rakyat dan TNI-AL. Terutama menyangkut otoritas pengambilan keputusan untuk melakukan penembakan. "Kalau ternyata memang ada instruksi dari atasan untuk melakukan penembakan itu, jelas ini akan menjadi persoalan yang sangat luar biasa," tandasnya.


Sikap DPD

Selain Komisi I DPR, kemarin lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga berkunjung ke lokasi penembakan. Mereka pun mengecam peristiwa yang dipicu masalah sengketa lahan dengan TNI- AL itu.

Kelima anggota DPD tersebut ialah Mujib Imron (Pasuruan), Yonatan Nubatonis (NTT), Lundu Panjaitan (Sumut), A.D. Chali (Gorontalo), dan Mahmud Ali Zain (Pasuruan). Mereka tiba sekitar pukul 11. 30.

Dalam kunjungan ke lokasi kejadian kemarin, Mujib Imron menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. "Mestinya, ini tidak perlu terjadi," katanya dengan nada sesal.

Kedatangan anggota DPD itu sebagai bentuk keprihatinan atas apa yang dialami warga Alastlogo. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPD juga memberikan santunan kepada keluarga korban. "Jumlahnya memang tidak seberapa, tapi mudah-mudahan, keluarga yang ditinggalkan bisa terhibur," ujarnya.

Gus Mujib -sapaan akrab A. Mujib Imron- juga berharap kasus itu diusut tuntas. Dalam pandangannya, peristiwa yang menewaskan empat warga Alastlogo tersebut merupakan sebuah tragedi yang memilukan, bahkan memalukan.

Sebab, demi mempertahankan sejengkal tanah yang sebenarnya masih dalam proses hukum, rakyat kecil harus jadi korban. "Kenapa ketika pulau kita dicaplok, tidak ada yang jatuh korban?," tanyanya. (aad/pri/df/jpnn)

Anak Bung Karno Kumpul, Mega Absen

JAKARTA - Gaya orasi Bung Karno yang selalu berapi-api saat berpidato coba dihidupkan kembali pada perayaan hari lahir ke-62 Pancasila kemarin. Dalam upacara peringatan di Nalai Sri Menanti Wisma Fatmawati Sukarno, Jalan Sriwijaya Raya No 26, Kebayoran, Jakarta Selatan, itu, Guruh mengingatkan perlunya pemahaman dan gerakan revolusioner dalam pengejawantahan Pancasila.

Dalam acara ini, juga hadir dua saudara guruh, Rachmawati dan Sukmawati. Sedangkan Megawati dan Guntur absen. Mega memperingati hari lahir Pancasila di Ende, Flores NTT.

Dalam orasinya, Guruh yang menjadi inpektur upacara menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi harga mati. Sebab, Pancasila berdiri di atas bangunan Indonesia merdeka.

"Jika kita ingin memahami Pancasila secara utuh, kita juga harus mengerti pemikiran-pemikiran Bung Karno," ujar Guruh. Putra bungsu Soekarno tersebut melihat Bung Karno sebagai guru bangsa dan pemimpin besar nasional yang telah menggali nilai-nilai dasar Pancasila.

Mulai lunturnya rasa cinta sebagian generasi muda terhadap Pancasila juga disoroti Guruh. Anak-anak muda justru sering mengagungkan dasar pemikiran Barat atau komunis. Sebab, mereka menganggap pemikiran Barat lebih revolusioner. "Kedudukan Pancasila lebih tinggi dari Declaration of Independent milik Amerika dan Manifesto Komunis," tegasnya.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan Pancasila, Guruh menyatakan perlunya gerakan revolusioner. "Sebab, Pancasila itu ideologi yang berwatak revolusioner," ungkapnya. Namun, dia menyayangkan minimnya pemimpin nasional yang berpikir revolusioner.

Dalam acara tersebut, pidato mantan Presiden Soekarno saat mencetuskan Pancasila pada 1 Juli 1945 juga kembali terdengar. Wawan Sofwan, seniman teater asal Bandung, membacakan monolog pidato Bung Karno dengan menirukan aksen presiden RI pertama itu saat mencetuskan lahirnya Pancasila.

Peringatan hari lahir Pancasila tersebut sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerakan Spirit Pancasila (GSP) yang pertama. Guruh yang menjabat sebagai ketua umum Badan Pengurus Pusat GSP memimpin langsung upacara bendera di halaman rumahnya itu. Selain para pengurus GSP, acara yang mengusung tema Memaknai Pancasila dalam Konteks Zaman tersebut dihadiri keluarga besar Soekarno, menteri pada era Soekarno, aktivis gerakan mahasiswa dan pemuda, serta ratusan pelajar dari Jakarta Raya. (cak)

Keluarkan Lapindo dari Tim Penanganan

ADELAIDE - Luapan lumpur di Sidoarjo ternyata merupakan kasus bencana tidak biasa (unusual disaster) yang belum ada contohnya di dunia. Bencana itu berlangsung terus dan berada di permukiman padat sehingga penanganannya pun harus terus-menerus. Dan, dalam setahun ini, belum terlihat prospek penyelesaiannya.

"Ini memang pertama di dunia," tegas Dr Ir Andang Bachtiar, mantan ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), di Adelaide, South Australia, kemarin.

"Kita sebaiknya berasumsi luapan lumpur ini akan terjadi selamanya," tambahnya. Sebab, semua prediksi yang muncul tentang berhentinya lumpur sifatnya spekulatif.

Andang merupakan salah satu pembicara dalam workshop tentang Semburan Lumpur di Jawa Timur: Belajar dari Bencana Non-Alam? di Flinders University, Adelaide, Australia.

Acara dua hari sejak Jumat itu juga menyuguhkan presentasi Dr Mark Tingay (pakar geologi Universitas Adelaide), Dr Ir John Dachtar (mantan pakar Timnas Lumpur), Ir Kresnayana Yahya MSc (ITS Surabaya), Rohman Budijanto (Jawa Pos), Agus Muldya (NGO IndoSolution), Yuniwati Teryana (vice president Lapindo Brantas), dan Bambang Istadi (technical services Lapindo Brantas), Sentot Siswosiswanto (Elsham), serta Fausta Firyadi (NGO).

Dalam sesi diskusi meja bundar, Andang menawarkan penyelesaian yang lebih konkret. Pakar yang menyebut diri geolog independen itu mengusulkan pembuatan tim yang lebih solid tanpa Lapindo. "Lapindo harus out," tegas geolog asal Malang itu.

Dia menjelaskan, mengeluarkan Lapindo dari tim penanganan itu bukan berarti melepaskan perusahaan yang mengebor di Sidoarjo tersebut dari kewajibannya. Tetapi, untuk meningkatkan kepercayaan kepada tim penanganan. Kepentingan bisnis harus dipisahkan dari penanganan agar tidak terjadi konflik kepentingan.

"Selama ada Lapindo di dalamnya, apa pun bentuk keputusannya, semuanya cenderung diragukan objektivitasnya," katanya.

Dia melihat semua data, termasuk jumlah semburan lumpur, kapan berhentinya, apakah ada subsidensi dan sebagainya, tidak bisa diverifikasi secara independen sehingga penanganannya secara saintifik menemukan kesulitan.

Dalam Keppres dan Perpres tersebut, Lapindo ditetapkan harus menanggung biaya penanggulangan untuk menyumbat semburan lumpur. Juga biaya penanggulangan luberan lumpur serta penanggulangan dampak sosial. Total dananya senilai Rp 3,8 triliun.

Rinciannya, untuk penanggulangan semburan, luberan lumpur, dan dampak sosial sebesar Rp 1,3 triliun. Lalu, untuk membayar ganti rugi warga Rp 2,5 triliun.

Dalam paparannya di depan forum seminar itu, Yuni menyebutkan, sampai 22 Maret lalu, Lapindo telah mengeluarkan uang USD 154,072 juta atau senilai Rp 1,4 triliun (nilai kurs Rp 9.328 per USD). Ini melebihi bujet yang ditetapkan pemerintah.

Untuk paket uang kontrak rumah bagi warga korban lumpur tahap pertama (sebelum ledakan pipa gas Pertamina), Lapindo telah mengeluarkan Rp 39,988 miliar. Kemudian, paket uang kontrak rumah bagi pengungsi fase kedua (sesudah ledakan pipa gas Pertamina) senilai Rp 55,508 miliar.

Namun, untuk pembayaran uang ganti rugi, Lapindo baru mengeluarkan dana Rp 7,997 miliar dari kewajibannya membayar Rp 2,5 triliun. "Tapi, ketetapan pemerintah yang dituangkan dalam Keppres dan Perpres itu sudah menjadi ketetapan hukum. Jadi, tetap akan kami laksanakan," sergah Yuniwati tanpa menyebutkan batasan waktu kesanggupan Lapindo.

Garuda Mulai Untung

JAKARTA - Setelah tiga tahun didera kerugian, Garuda Indonesia pada kuartal pertama 2007 ini mulai mencatat laba. Kinerja yang membaik ini membuat penerbangan nasional ini optimistis tahun ini bisa masuk kategori 1 peringkat penerbangan yang dibuat Departemen Perhubungan.

Pada kuartal pertama tahun lalu Garuda masih merugi Rp 279 miliar. Namun, pada kuartal pertama tahun ini sudah mampu cetak untung Rp 121 miliar. Dari sisi likuiditas, meski low season, kata dia, cash in flow Garuda mencapai USD 103 juta. Pencapaian kinerja seperti itu, tahun lalu hanya dapat diraih pada saat peak season September dan Desember masing-masing USD 102 juta dan USD 103 juta.

"Selama periode low season (Januari - April 2007) Garuda justru mampu membukukan keuntungan," ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar di Jakarta, kemarin.

Dengan kinerja yang membaik ini, Garuda bersiap menjadi maskapai penerbangan domestik yang masuk kategori satu berdasar penilaian Dephub. Sebelumnya, Dephub memasukkan Garuda dalam kelompok maskapai penerbangan kategori dua.

"Sudah pasti kita mengincar posisi kategori pertama, apalagi Garuda maskapai penerbangan terbesar di Indonesia," ujar Emirsyah.

Menurutnya, berbagai penyempurnaan telah dilakukan agar segera berada di kategori pertama. Terutama membenahi masalah keuangan perusahaan.

Beberapa perubahan juga sukses diraup Garuda. Misalnya, terjadinya peningkatan pendapatan (revenue), peningkatan jumlah penumpang yang diangkut, isian penumpang (load factor), serta yield. Dari sisi tingkat isian penumpang, load factor Garuda meningkat tujuh persen.

Sedangkan pendapatan per seat kilometer (yield) yang diraih Garuda Indonesia selama empat bulan pertama 2007 mencapai 7,3 USc atau meningkat sekitar tujuh persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 6,7 USc.

Total produksi Garuda empat bulan pertama tahun ini juga meningkat sekitar 0,01 persen, dari 5.584 juta kursi per kilometer tahun lalu menjadi 5.585 juta kursi per kilometer pada kuartal pertama tahun ini.

Dari sisi jumlah penumpang, pada empat bulan pertama tahun ini terjadi peningkatan sebanyak 2.812 juta penumpang, atau meningkat sekitar lima persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 2.684 juta penumpang.

Salah satu pencapaian kegiatan operasi yang dilakukan sejak awal tahun ini adalah melakukan upaya efisiensi dan konsolidasi dari 28 rute yang dilayani. "Dampaknya cukup signifikan, sekarang hanya empat rute yang masih merugi, itu pun karena sebagai rute pengumpan," katanya.

Kinerja operasi penerbangan rute internasional terus menunjukkan perbaikan. Jumlah rute internasional yang berhasil meraih keuntungan meningkat 39 persen, padahal selama periode yang sama tahun lalu rute yang untung hanya 17 persen.

"Pencapaian kinerja operasi yang positif selama empat bulan pertama tahun ini merupakan langkah awal yang baik dalam upaya mewujudkan target perusahaan tahun 2007," ungkapnya. (wir)

Wapres: Sulit Relokasi Marinir

Buntut Tragedi Lekok, Minta Warga Diberi Sebagian Lahan
MALANG - Tuntutan warga Pasuruan agar Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Kecamatan Grati dipindahkan sulit terwujud. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, TNI tidak bisa pindah dari lokasi sengketa itu karena lahan tersebut sudah lama menjadi tempat latihan tempur.

"Pangkalan Marinir memang sudah ada di sini. Sehingga sulit untuk bisa dipindah. Beda dengan kodam yang di mana-mana punya tempat latihan. Marinir terbesar ada di sini," ujar Kalla saat jumpa pers di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, kemarin.

Yang bisa dilakukan, kata Kalla, adalah merencanakan ulang pembangunan pusat latihan di Grati. Mungkin saja, Marinir memberikan sebagian lahan mereka kepada warga. "Katanya, Marinir sudah melakukan itu. Ya nanti dipikirkan kembali," kata Wapres.

Menurut ketua umum DPP Partai Golkar itu, Marinir juga perlu mengevaluasi berapa kebutuhan lokasi untuk latihan tempur. Juga berapa luas lahan untuk kegiatan bercocok tanam warga guna mencari penghidupan. Kalau dahulu lahan itu sepi dan hanya untuk latihan, kini lahan luas tersebut sudah ada yang didiami penduduk.

"Lokasi-lokasi yang padat penduduk itu -salah satunya Desa Alastlogo- akan dipikirkan bagaimana baiknya. Solusi terbaiknya adalah Marinir memberikan sebagian lahannya untuk masyarakat," ulang Kalla.

Wapres mengaku prihatin atas kasus penembakan yang menewaskan empat warga Desa Alastlogo, Lekok, oleh aparat Marinir, Rabu (30/5) lalu. Namun, dia meminta semua pihak menyerahkan pengusutan tragedi Lekok tersebut kepada aturan hukum yang berlaku.

Marinir, kata Kalla, harus mengusut 13 oknum pelaku penembakan. Marinir juga harus bersikap transparan dan terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pengusutan itu. Agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari. "Tentunya semua pihak menyesalkan itu. Tetapi, hukum harus dikedepankan karena ini negara hukum," tuturnya.

Kalla menganggap tragedi Alastlogo itu menyiratkan bahwa perbandingan lahan dengan jumlah penduduk sudah demikian tipis. Karena itu, salah satu cara yang harus diambil adalah dengan meningkatkan produktivitas pertanian di lahan yang sempit. Lahan yang semakin terbatas akan menciptakan persaingan pemanfaatan lahan yang bisa berakibat konflik.

"Untuk menaikkan produktivitas lahan itu, semua pihak harus berupaya keras. Langkah kedua untuk menghindari persaingan ketat penggunaan lahan tentunya dengan pengendalian angka kelahiran," jelasnya.

Di sela-sela rangkaian kegiatan di Malang kemarin, Kalla menyempatkan diri mengunjungi dua korban penembakan oleh Marinir yang dirawat di RS Saiful Anwar (RSSA). Dua korban itu adalah Erwanto, 24, dan Khoirul Agung, 3. Wapres sempat berbincang-bincang dengan Erwanto dan keluarga Khoirul. Dalam perbincangan santai itu, Kalla memberikan semangat moral kepada para korban dan keluarganya agar tabah dan memercayakan sepenuhnya pengusutan tragedi kemanusiaan tersebut kepada yang berwajib.

"Yang sabar ya, semoga lekas sembuh. Bagaimana kondisinya sekarang, lebih baik kan," sapa Kalla kepada Erwanto.

"Apik (baik, Red) Pak Wapres," jawab pria yang tertembak di perutnya itu.

Kunjungan berlanjut ke tempat tidur Khoirul Agung yang ada di dekat Erwanto dirawat. Kalla meluangkan waktu lebih lama dengan Khoirul yang tertembak di dada tersebut. Khoirul, yang belum tahu siapa orang yang mendatanginya itu, hanya bisa menengok ke kanan-kiri sambil memandangi ayahnya, Sutrisno alias Gono, yang ada di dekatnya.

"Yang tabah ya Pak, semoga anaknya lekas sembuh," ujar Kalla. Sutrisno hanya manggut-manggut dan tersenyum mendengar itu.

Saat bertemu Sutrisno, Kalla banyak bertanya seputar peristiwa penembakan yang dilakukan Marinir kepada warga. Misalnya, benarkah warga menyerang Marinir terlebih dahulu dengan senjata tajam.

Sutrisno yang istrinya tewas karena tertembak Marinir itu dengan tegas membantah. "Itu tidak benar Pak. Saat itu tidak ada warga yang menyerang dan membawa celurit," ungkapnya.

Dibenarkan Sutrisno bahwa pagi itu memang ada warga yang membawa sabit untuk mencari rumput, bukan membawa celurit sebagai bekal perlawanan kepada tentara.

Selain kepada keluarga pasien, Kalla juga bertanya seputar perkembangan kondisi kesehatan kedua pasien kepada dokter yang menangani, Dr Respati S. Drajat SpOT.

Respati mengatakan, dua pasien itu masih dalam kondisi baik. "Pasien Erwanto, proyektilnya telah kami keluarkan, sedangkan proyektil di dalam tubuh Khoirul Agung belum. Karena proyektil telah pecah dan pecahannya menyebar di dadanya," ungkap Respati. Tim dokter bakal mengoperasinya setelah kondisi kesehatan Khoirul pulih.

Ditambahkan dr Subagjo ApB (K) TKV, dokter yang menangani Khoirul Agung, tim dokter masih menemukan serpihan logam yang menempel di tubuh keduanya. Serpihan itu baru bisa diambil setelah kondisi Erwanto dan Khoirul kembali stabil.

"Dari hasil foto rontgen diketahui, masih ada beberapa serpihan logam yang menempel di tubuh mereka," terangnya.

Serpihan semacam metal yang berada di sekitar luka terbuka Khoirul belum diambil karena tim dokter mengutamakan keselamatan pasien. Di samping itu, saat pertama datang, kondisi Khoirul lemah dan mengalami luka terbuka di dada sebelah kiri. Dari luka terbuka itu, dokter menemukan darah di rongga dada Khoirul. Akibatnya, ada penekanan pada fungsi paru-paru.

Mengetahui kondisi awal Khoirul, dokter memutuskan untuk memperbaiki jaringan yang rusak di tubuhnya terlebih dahulu. Setelah semua luka terbuka itu diperbaiki, dokter baru mengeluarkan darah yang berada di dalam rongga dada Khoirul. Dari langkah yang dilakukan tim dokter itu, paru-paru Khoirul kembali bekerja dengan baik. "Tetapi, itu masih belum begitu optimal kerjanya," terang Subagjo.

Di mana letak serpihan metal itu terlihat pada tubuh Khoirul? Subagjo mengatakan bahwa serpihan metal tersebut berada di sebelah kiri dinding dada Khoirul. Posisinya di luar paru-paru. Serpihan tersebut bukan peluru. "Tidak menutup kemungkinan, itu pecahan peluru. Kami masih belum bisa memastikan," ungkap Subagjo.

Selain masih terlihat serpihan metal di tubuh Khoirul, dokter juga melihat adanya serpihan serupa di perut sebelah kanan Erwanto. Seperti Khoirul, saat pertama datang, dokter melihat adanya luka terbuka. Karena kondisinya sangat mengkhawatirkan, langkah awal yang ditempuh dokter adalah melakukan penyelamatan pada diri Erwanto. "Kami juga menemukan serpihan serupa pada pinggul sebelah kiri Erwanto," kata Subagjo.

Ikut serta dalam rombongan Wapres ke Malang kemarin, antara lain, Gubernur Jatim Imam Utomo, Pangarmatim Laksda Moekhlas Siddik, Danpasmar I Brigjen (mar) Arif Suherman, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S. Sumawireja.

Kesaksian Warga

Pernyataan TNI-AL bahwa yang membuat korban tewas dalam tragedi Alastlogo adalah pantulan peluru dibantah warga desa tersebut. Menurut mereka yang jadi saksi mata insiden berdarah itu, anggota Marinir itu tampak sengaja mengarahkan moncong senjatanya ke arah warga.

"Tidak. Tidak ada tembakan ke tanah," kata salah seorang warga kepada Radar Bromo kemarin. Saat peristiwa itu terjadi, laki-laki 49 tahun tersebut mengaku hanya berjarak tiga meter dari tempat berdiri para tentara itu.

Bahkan, laki-laki pencari rumput tersebut mengaku sempat disandera dalam drama yang menewaskan empat warga Alastlogo itu. "Makanya, saya masih trauma kalau melihat tentara," katanya dengan nada bergetar.

Kasiari menceritakan, peristiwa penembakan itu terjadi sekitar setengah jam, dari pukul 9.30 hingga 10.00. "Kejadiannya cukup cepat," kata laki-laki setengah baya itu. Menurut Kasiari, peristiwa itu bermula dari penggarapan lahan oleh PT Rajawali sekitar pukul 08. 00.

Yang mengejutkan, menurut Kasiari, belasan TNI itu sudah tiba lebih dahulu sebelum dua pekerja dari PT Rajawali tersebut tiba. Mereka berjumlah 16 personel, bukan 13 seperti yang diberitakan sebelumnya. Menurut dia, belasan tentara bersenjata lengkap itu membentuk barisan. Tepatnya, di pintu keluar permukiman menuju area lahan.

Menurut dia, ke-16 anggota Marinir itu, 10 di antaranya berbaris di depan, menyusul di belakangnya 4 tentara, dua menghadap ke selatan, dua ke utara. Sementara dua tentara lainnya berada di dekat mobil yang berjarak cukup jauh dari lokasi lahan.

Pagi itu pukul 09. 00, sekitar 35 warga yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak, datang. Kedatangan warga tersebut untuk melarang penggarapan lahan yang sudah mulai dilakukan itu.

Menurut saksi mata tadi, tak satu pun dari mereka yang terlihat membawa senjata tajam atau benda mematikan lainnya. Namun, melihat barisan tentara, warga pun berhenti. Jarak mereka dengan para Marinir sekitar 40 meter. "Pak, jangan dibajak dulu, tunggu panen. Lagi pula, ini kan masih banding," katanya menirukan perkataan warga saat itu.

Permintaan warga dijawab dengan lontaran pedas dari salah satu anggota Marinir. "Sudah, saya nggak mau dengan ocehan kamu. Saya sedang tugas," jawab salah satu anggota Marinir. Beberapa saat kemudian, perang mulut terjadi. Beberapa saat kemudian terdengar tembakan ke atas udara sebanyak tiga kali.

Yang mengejutkan, menurut saksi mata itu, usai menembaki warga, ada sekitar tiga anggota Marinir yang menangis. Ini terjadi ketika mereka berusaha kembali ke markas. Waktu itu, Kasiari sempat dibawa ke arah mobil yang sudah dipersiapkan. Nah, ketika salah satu anggota menyuruhnya pulang itulah, dia melihat beberapa anggota Marinir menyesali perbuatannya menembaki warga. (nen/yos/mas/bb/aad/jpnn)

Jatuh 13 Meter, Bocah Tewas

SURABAYA - Seorang bocah terjatuh dari lantai satu ITC Mega Grosir dan tewas kemarin siang. Livya Mudita Dewi, 6, bocah itu, terjun dari ketinggian sekitar 13 meter. Gadis lincah tersebut mengalami luka serius pada lengan kiri, kening, dan kepala bagian belakang. Sesaat setelah terkapar di lower ground, Livya masih sadar. Salah seorang petugas sekuriti ITC, Nur Faisal, dibantu petugas keamanan dalam (PKD) segera membawa bocah itu ke RS Adi Husada di Jalan Undaan dengan menggunakan taksi. Nahas, tak lama di rumah sakit, nyawa Livya tak tertolong.

Pada saat kejadian, kedua orang tua dan adiknya sedang belanja di lantai satu, tepat di atas upper ground. Waktu itu, pasangan Chem Fuk-Kok Lai, orang tua Livya, tidak khawatir sang anak tidak bersamanya karena keluarga tersebut biasa belanja di pusat perbelanjaan di Jalan Gembong itu. Livya memang biasa lepas dari orang tuanya jika belanja di sana.

Chem Fuk baru panik ketika melongok ke lower ground. Dia melihat anaknya tergeletak di lantai dengan dikerumuni banyak orang. Dia pun bergegas ke bawah. Sesampai di bawah, anaknya sudah dibawa ke rumah sakit. Mereka tiba di Adi Husada lima belas menit kemudian dan melihat Livya masih hidup.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan, keluarga tersebut masih bergandengan tangan ketika tiba di lantai satu. Namun, ketika kedua orang tuanya sibuk belanja, Livya menyelinap di antara kerumunan orang di travelator dari lantai satu ke upper ground. Dasar anak, dia memanjat pagar pembatas ujung travelator yang berbentuk mirip tangga kecil itu. Dia naik hingga ujung anak tangga dan berpegangan pada dua pembatas travelator yang mirip ban berjalan tersebut. Itu terekam di CCTV (Close Circuit TV) ITC. Sekadar diketahui, ITC Mega Grosir terdiri atas enam lantai. Di bawah lantai satu, terdapat tiga lantai lagi. Yakni, upper ground, ground, dan lower ground.

Karena travelator beroperasi, kaki Livya terjerat pegangan travelator yang berjalan. Tangan bocah itu, tampaknya, tak mampu menahan kuatnya laju mesin. Tubuhnya pun terguling dan terjun bebas ke tiga lantai di bawahnya. Menurut pengelola gedung, tinggi tiap lantai sekitar 4,5 meter.

Tentu saja, kejadian tersebut membuat histeris pengunjung yang melihat. "Saya benar-benar kaget. Mengapa ini bisa terjadi? Orang tuanya di mana?," ujar AKP Ngadi, anggota polwiltabes yang kebetulan berbelanja di tempat itu. "Tangan kirinya ke lantai terlebih dulu," lanjut Ngadi yang melihat kejadian tersebut.

Sekitar 30 menit kemudian, polisi meluncur ke lokasi kejadian. Polisi agak kesulitan memeriksa lokasi kejadian karena sekuriti ITC keberatan. Negosiasi antara aparat dan sekuriti cukup alot. Mereka mencegah polisi mengidentifikasi kejadian sebelum ada izin dari pengelola ITC. "Kami tetap akan memproses identifikasi. Ini kewajiban saya sebagai polisi," ungkap Kapolsekta Simokerto AKP Adjid.

Tapi, ketika diizinkan masuk, tempat kejadian perkara (TKP) sudah dibersihkan. Tak ada bekas, misalnya, ceceran darah Livya yang tertinggal. "Kami kesulitan karena lantainya sudah dibersihkan," ujar Adjid. Untuk menyelidiki peristiwa itu, polisi akan memeriksa pengelola dan para saksi dari pihak keluarga.

Beberapa wartawan yang meliput kejadian itu juga kesulitan. Para sekuriti mengusir wartawan yang meliput kejadian tersebut. Mereka juga menguntit ke mana pun wartawan berjalan. "Para wartawan pergi saja dari sini," kata Bibit R., salah seorang sekuriti.

Menurut pihak ITC, peristiwa yang terjadi pada Livya adalah kecelakaan murni. "Agar tak salah tafsir, Anda bisa lihat rekaman CCTV. Yang jelas, kami sudah rancang gedung ini agar tak membahayakan," kata General Manager ITC, Christine Tanjungan. "Pagar pembatas juga kami buat setinggi satu meter. Kami yakin orang tak bisa menerobos dengan mudah," lanjutnya.

Sebagai tanggung jawab moral, pihak ITC menanggung semua biaya pengobatan dan persemayaman Livya. "Kami juga berikan santunan. Ini sebagai tanggung jawab moral. Apa pun, korban adalah pengunjung ITC," kata Christine.

Sampai sore kemarin Chem Fuk hanya memandangi jenazah anaknya di kamar mayat RSU dr Soetomo. Tatapan matanya kosong. Wajahnya sembab. Dia juga enggan diajak bicara. "Sebenarnya kami ingin menghabiskan liburan bersama. Ternyata, Tuhan berkata lain," katanya.

Setelah meninggal, jenazah Livya memang dikirim ke RSU dr Soetomo untuk divisum. Chem Fuk mengenang Livya sebagai anak periang dan aktif. "Temannya banyak. Anaknya (Livya, Red) memang supel dan pandai bergaul," katanya. Livya juga pintar. Meski belum SD, dia sudah pandai membaca. Siswa TK Kristus Radja itu tak hanya suka komik dan buku bergambar. Koran dan majalah pun kerap dia baca.(git)

Dapat Jodoh di Jogja karena Kecelakaan Vespa

Prof Anton E. Lucas, Indonesianis Senior di Balik Acara Workshop Lumpur Lapindo di Australia
Keintiman Prof Anton E. Lucas kepada Indonesia tak bisa diragukan lagi. Dialah yang memelopori workshop mencari solusi lumpur Lapindo di Universitas Flinders, Adelaide. Usai workshop, Jawa Pos diundang ke rumahnya. Dia pun banyak cerita seputar kenangan terindahnya saat di Indonesia.

ROHMAN BUDIJANTO-SATRIYO E.P.-Adelaide

BAGI Anton E. Lucas, Indonesia adalah tanah air kedua. Betapa tidak. Profesor senior itu mendapat istri, Sukadariah, dari Jalan Taman Siswa.

Pintu perjodohan itu terbuka ketika antara 1971 hingga 1976, Anton muda meneliti jejak peristiwa pergolakan di Tegal, Pemalang, dan Brebes pada awal kemerdekaan.

Profesor yang juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut meneliti peristiwa tiga daerah atas anjuran sejarawan terkemuka Prof Sartono Kartodirdjo karena belum ada yang meneliti dengan tuntas. Buku dari penelitian itu, Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi, yang diterbitkan Grafiti Pers (1989) menjadi buku klasik rujukan sejarah mikro Indonesia yang langka. Baru saja buku itu direvisi dan diterbitkan kembali.

Kalau hasil dari penelitian itu sudah dikisahkan secara detail dan kaya dalam buku tersebut, yang belum terungkap bagaimana Anton bisa begitu tekun mempelajari Indonesia. Bagaimana pula dia memboyong gadis Jogja ke Australia. Bagaimana ceritanya?

"Jangan diceritakan, itu rahasia," kata Anton dengan berbisik ke telinga Kadar -demikian panggilan Anton untuk istrinya. Istrinya yang kelahiran 1945 itu sedang sibuk di dapur tersenyum. Anton sedang bercanda ketika membisikkan larangan itu.

Sembari menata piring-piring setelah menjamu delegasi Indonesia dalam workshop lumpur, Kadar memulai cerita. "Ini gara-gara saya jatuh dari Vespa," kata putri ketiga dari lima bersaudara itu. Wajahnya terluka, juga tangannya. Dia pun absen kerja di Pusat Studi Kependudukan UGM. Waktu itu Kadar adalah sekretaris Prof Masri Singarimbun, sang kepala kantor. Sedangkan Anton Lucas muda waktu itu sering ke kantor tersebut karena diminta Prof Masri menerjemahkan naskah-naskah kependudukan.

Chris Manning, peneliti lain dari Australia yang juga kawan Anton dan Kadar, mengajak Anton menjenguk Kadar. Akademikus kelahiran Melbourne, 1946, itu pun setuju ke rumah Kadar di Jalan Taman Siswa. Tresna jalaran saka lara (cinta berawal dari sakit). Ternyata, setelah itu, dia naksir Kadar.

Anton pun sering datang. Meski meneliti di daerah Pekalongan, dia indekos di Jogja dengan ongkos saat itu Rp 10.000 per bulan, sudah komplet makan tiga kali sehari. Karena ada pacar di kota budaya itu, Anton makin kerasan.

"Kalau saya datang, apel, tetangga pasti tahu karena suara motor saya keras sekali," sambung Anton, yang saat ini menjabat kepala Pusat Studi Asia, Flinders Asia Centre, di Universitas Flinders, Adelaide.

Waktu itu dia naik Honda Twin, yang knalpotnya ganda. Pantas saja suaranya ribut. Apalagi, rumah orang tua Kadar berada di kawasan kampung.

Anton gembira karena ayah Kadar, Atmowiyoto, yang galak itu tidak sengit kepadanya. "Ada pacarnya yang dibawakan keris," tutur Anton. Kadar tersenyum mendengar kata Anton itu. Dia menuturkan waktu itu memang banyak yang bersaing mendekatinya. Ada di antara anak-anak muda tersebut yang tak disukai ayahnya.

Justru yang risau atas pilihan Kadar itu adalah Nyonya Masri Singarimbun. "Bu Masri bilang: Anton itu kan gelandangan," cerita Kadar.

Anton mengaku tidak marah atas komentar itu. Dia menyebut saat itu dirinya memang "tak beraturan". Rambutnya gondrong dan suka mengenakan jaket bermotif parang rusak. Tidak modis.

Tapi, pacaran jalan terus. Karena merasa mantap, Anton menawari menikah. "Melamarnya bilang begini: Kamu mau saya ajak ke Australia," kata Kadar, sembari menyatakan tak ada ungkapan dengan kata cinta. Kadar mau asal dinikahi dahulu dan boleh pulang setahun sekali.

Pada 15 September 1976, sejoli yang sudah pacaran dua tahun itu menikah. "Sebelum menikah, saya datang ke Ibu Masri, mengundang beliau. Dan, saya bilang: Saya tidak lagi gelandangan," kenang Anton. Pasangan Masri pun hadir di pernikahan itu.

Pernikahan itu dilakukan dengan adat Jawa selain ke catatan sipil. Anak temannya membelikan dia surjan, blangkon, dan sarung ke pasar. Ibu Anton dan sepupu beserta suaminya datang dari Australia ke Jogja untuk menghadiri pernikahan tersebut.

Pernikahan itu lengkap dengan lempar sirih, injak telur, dan mencuci kaki suami. "Saat acara cuci kaki suami, saya punya syarat, harus boleh mencuci kaki istri juga. Ternyata diperbolehkan," kata Anton. Adat aslinya, hanya istri yang mencuci kaki suami. Anton meminta saling mencuci agar adil.

Setelah menikah, ternyata ayah mertua Anton kaget. Dia tak menyangka anak kesayangannya akan diboyong ke Australia. Sampai-sampai ayah Anton mengirim orang untuk membujuknya agar tak jadi boyongan ke Australia.

Tapi, suami istri baru itu sudah berketetapan pindah. Anton pun memboyong istrinya ke Canberra karena dia melanjutkan jenjang akademiknya di Australian National University.

Sesampai di Negeri Kanguru, ternyata mertua Anton belum tega juga. Anton dan Kadar bercerita, ada mahasiswa Indonesia yang studi di Australia dipesani agar "memata-matai" Anton. "Saya dicurigai sebagai turis, yang mungkin sudah punya istri di Australia," kata Anton disambut senyum istrinya ketika melanjutkan cerita dalam acara makan malam di restoran kota Adelaide tadi malam waktu setempat.

Dari pernikahan itu, lahirlah buah cinta mereka, Trina, lahir 1976, dan Darma pada 1981. Nama itu seperti ramalan karena Darma kini menempuh jalan darma Buddha dengan menjadi biksu di Thailand. "Kami harus menghormati pilihan dia," katanya. Anton dan istri kadang menengok dia.

Kini Anton dan istrinya tinggal di Alma Street, kawasan yang sunyi di pinggiran Adelaide. Anton menceritakan, sekitar 20 tahun lalu membeli rumah di sana AUD 60 ribu (Rp 420 juta) dan kini nilainya mungkin AUD 400 ribu (sekitar Rp 2,8 miliar). Dari rumahnya yang asri oleh rerimbunan pohon itu ke kantornya di Universitas Flinders kira-kira setengah jam bermobil.

Anton kini terus menekuni studi keindonesiaan. Baru saja bukunya dari hasil penelitian di Surabaya, termasuk bersama Wagub (mantan) Trimarjono, diterbitkan. Judulnya: Dog is Dead so Throw It in to the River: Politic and River Polution in Indonesia. Judul awal itu diilhami lagu anak-anak Indonesia yang tidak bersahabat dengan lingkungan, yang potongan syairnya adalah: e asune mati, e guwaken ning kali…(E, anjingnya mati, e buanglah ke kali).

Perhatian Anton atas lingkungan sosial juga tertuju pada peristiwa lumpur di Sidoarjo yang tak kunjung selesai. Dia bersama Indonesianis lain, Jim Schiller (yang beristri orang Jepara), Peter Burns, dan para pakar menggagas pembahasan lumpur itu sejak enam bulan lalu. Acara 1-2 Juni ini sukses menghadirkan para pakar dari Indonesia dan pakar setempat.

Anton merasa jalan hidupnya untuk menekuni keindonesiaan itu berasal dari belokan arah dalam hidupnya. Mula-mula dia lolos dari wajib militer ke Vietnam karena ruas pertama jari telunjuk kanan putus. Dengan demikian, dia dinilai tak bisa memegang pelatuk senjata dengan baik.

Jari itu dimakan kera saat diajak bibinya ke kebun binatang. Anton kecil yang berusia 5 tahun memberi makan kera dan ternyata jarinya ikut digigit hingga ruas teratas hilang. Dia dilarikan ke rumah sakit. "Saya tidak pingsan, tapi bibi saya pingsan," katanya.

Dia senang tak harus wajib militer ke hutan-hutan Vietnam. Dia lantas kuliah di jurusan ekonomi pertanian di Hawaii. Di sana dia merasa minder kepada mahasiswa AS yang pintar berbahasa Asia, seperti Korea atau Jepang. Dia lalu berpindah studi ke Asia. Pilihannya untuk menekuni Indonesia digenggamnya dengan cinta yang teguh hingga kini. (*)

Warga Ngotot Relokasi Marinir

Pertemuan dengan TNI-AL Deadlock
PASURUAN - Pertemuan antara 70 warga Kecamatan Lekok, Grati, dan Nguling, Pasuruan, dengan Muspida Jatim -termasuk jajaran TNI-AL- gagal mencapai kesepakatan. Di satu sisi, TNI-AL ingin merelokasi warga. Tapi, warga justru menuntut tentara memindahkan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir.

Pertemuan kemarin berlangsung pukul 10.00-11.45. Suasananya panas dan tegang. Sebab, warga masih tidak bisa menerima kasus penembakan yang menewaskan empat warga Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, pada Rabu (30/5) pekan lalu itu.

Warga menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, Puslatpur dipindah dari Grati. Kedua, tanah yang sudah disertifikatkan TNI-AL dikembalikan kepada warga. Ketiga, PT Rajawali yang menggarap tanah tersebut harus ditarik.

Hadir dalam pertemuan di Pendapa Pemkab Pasuruan itu antara lain Gubernur Jatim Imam Utomo, Pangkoarmatim Laksda TNI Moekhlas Sidik, dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa.

Mendengar tuntutan warga, Pangkoarmatim memberikan jawaban singkat. "PT Rajawali sudah diputus. Tapi, beri kesempatan mereka panen hasil pertaniannya dulu, baru kontraknya tidak diperpanjang lagi," ujarnya.

Selanjutnya, bila tidak mau menerima tawaran TNI-AL, masyarakat supaya menempuh jalur hukum. Dia juga meminta dokumen yang dimiliki warga segera diajukan ke pengadilan, sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memberikan keputusan di tingkat banding nanti.

Menurut Moekhlas, bila pengadilan memutuskan TNI-AL kalah, tak ada pilihan lain kecuali meninggalkan Grati. Sebaliknya, kalau warga yang kalah, mereka harus mau direlokasi. "Negara kita kan negara hukum. Karena itu kita harus hormati dan tunduk kepada hukum yang berlaku," katanya.

Moekhlas tampak tersinggung ketika salah seorang warga menyatakan korban penembakan yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar tidak diperhatikan. "Kemarin saya dan istri sudah menjenguk di sana. Saya juga menyampaikan sumbangan. Kami tawarkan, bila berkenan, dirawat di RSAL Surabaya, tapi keluarganya menolak. Jadi, berlebihan bila dikatakan membiarkan korban," ungkap mantan Komandan Komando Pasukan Katak (Kopaska) Koarmatim itu.

Warga tampaknya tidak puas dengan berbagai jawaban Moekhlas. "Karena pengadilan itu pemerintah, pasti yang dimenangkan juga pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Moekhlas menawarkan lahan 400 hektare untuk relokasi 6.302 rumah di wilayah Puslatpur TNI-AL. Setiap rumah diberi tanah 500 meter persegi, dengan uang Rp 10 juta.

Selain lahan untuk membangun rumah, TNI-AL akan memberikan lahan untuk garapan serta fasilitas umum. Tentang lokasi, Pangarmatim menyuruh warga memilih tempat yang dinilai subur. "Silakan memilih, yang penting jangan di tengah yang digunakan sebagai area latihan tempur," jelasnya.

Namun, warga menolak tawaran tersebut. Mereka ngotot agar Puslatpur pindah karena mengganggu keberadaan masyarakat. Karena deadlock, TNI-AL memilih jalur hukum. (din/jpnn)

Tommy Rugikan Rp 1,7 T

Dana KLBI di BPPC, Diduga Salah Prosedur
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengantongi bukti kuat kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) di Badan Penyangga Pemasaran Cengkih (BPPC). Salah satunya berupa kesalahan prosedur pada transaksi cengkih yang dilaksanakan badan yang dipimpin Tommy Soeharto itu.

Dari kesalahan prosedur tersebut, potensi kerugian negara mencapai Rp 1,7 triliun. Selain itu, petani cengkih ikut dirugikan karena BPPC hanya menggunakan 30 persen fasilitas KLBI untuk membeli cengkih.

Direktur Penyidikan Kejagung M. Salim mengatakan, kejaksaan ingin mengetahui secara detail letak kekeliruan dalam transaksi cengkih dari petani ke pabrik rokok melalui BPPC. "Kami sudah punya beberapa (alat) bukti. Saat ini, kami terus mendalami untuk memperkuat pembuktian di pengadilan," katanya di gedung Kejagung kemarin.

Menurut Salim, fakta terjadinya kesalahan prosedur tersebut dikumpulkan setelah tim penyidik memeriksa beberapa pimpinan pabrik rokok keretek.

Saat ditanya secara detail alat bukti tersebut, Salim menolak membeberkan. "Yang jelas, seputar aliran pertanggungjawaban dan prosedur transaksinya. Ini membuat uang tersebut hilang sehingga memunculkan kerugian negara," jelas mantan wakil kepala Kejati Jawa Tengah itu.

Salim menegaskan, keterangan adanya kekeliruan transaksi itu mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus BPPC. "Nah, pertanyaan besarnya, mengapa uang tersebut hilang sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp 1,7 triliun," kata pria yang pernah menjadi asisten khusus jaksa agung itu.

Menurut Salim, untuk mempertajam temuan tersebut, tim penyidik melanjutkan pemanggilan 13 saksi dari beberapa lembaga keuangan, termasuk manajemen bank yang pernah mengucurkan KLBI. "Selama lima hari, kami menargetkan memeriksa dua hingga tiga saksi," katanya. Seluruh saksi akan menghadap tim penyidik yang diketuai Slamet Wahyudi.

Kejagung membuka lagi penyidikan kasus BPPC yang melibatkan Tommy Soeharto. BPPC dibentuk berdasar Keppres 20/1992 jo Inpres 1/1992 oleh mantan Presiden Soeharto. BPPC diberi monopoli penuh untuk membeli dan menjual hasil produksi cengkih dari petani. Untuk tugas tersebut, BPPC mendapat kucuran KLBI Rp 175 miliar.

Seluruh hasil produksi cengkih oleh petani harus dibeli BPPC dengan harga yang telah ditentukan. Sedangkan pabrik rokok keretek harus membeli cengkih dari BPPC dengan harga yang telah ditentukan juga. Nah, dari transaksi tersebut, BPPC diduga menangguk keuntungan dari selisih pembelian cengkih dari petani untuk dijual ke pabrik rokok.

BPPC terdiri atas berbagai unsur, yakni Inkud dari unsur koperasi, PT Kerta Niaga dari unsur BUMN, dan unsur swasta melalui PT Kembang Cengkeh Nasional yang merupakan perusahaan milik Tommy.

Mantan Komut Mandiri Diperiksa

Pada bagian lain, mantan Komisaris Utama (Komut) Bank Mandiri Binhadi menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar kemarin. Binhadi diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengambilalihan aset kredit PT Kiani Kertas Rp 1,8 triliun yang melibatkan tiga mantan direksi Bank Mandiri, yakni ECW Neloe, M. Sholeh Tasripan, dan I Wayan Pugeg.

Binhadi tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 09.00. Dia menolak berkomentar soal materi pemeriksaan. "Nanti saja (wawancaranya)," kata Binhadi.

Binhadi sedianya diperiksa Ketua Tim Penyidik Herdwi SH pada pekan lalu. Tetapi, saat itu, Binhadi mengajukan penundaan hingga Senin kemarin. Alasannya, dia sedang punya kesibukan di luar negeri.

Selain Binhadi, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, baik dari manajemen Bank Mandiri maupun PT Kiani Kertas. Mereka umumnya diperiksa sebagai saksi. Dalam kasus ini, tim penyidik telah menyita surat berharga terkait kasus tersebut. (agm)

Catatan Dahlan Iskan untuk Penganugerahan Otonomi Award 7 Juni 2007 (1)

Birokrasi Inefisien, Parpol Ketinggalan Kereta
Dulu kita membayangkan, setelah ada otonomi, orang daerah akan dengan penuh inisiatif memikirkan kemajuan daerah masing-masing. Pimpinan daerah menjadi sangat bergairah karena merasa tidak lagi terbelenggu oleh pusat. Masyarakat juga menjadi sangat cerdas ketika harus memilih pemimpin mereka.

Kita bayangkan, yang terpilih jadi bupati atau wali kota adalah yang terbaik saja. DPRD-nya juga kita bayangkan terus memikirkan nasib rakyat yang mereka wakili. Daerah satu dengan daerah lain kita bayangkan berlomba untuk menjadi yang paling maju. Daerah yang satu akan bersinergi dengan daerah di sebelahnya untuk mengatasi masalah bersama.

Otonomi daerah kini sudah berlangsung delapan tahun. Memang, ada tanda-tanda ke arah sana, tapi masih sangat kecil. Belum sebanding dengan perjalanan waktu dan harapan masyarakat.

Di bidang administrasi belum ada yang sungguh-sungguh menerapkan teknologi informasi yang modern dan reliable. Tidak ada yang sungguh-sungguh menerapkan sistem administrasi berbasis teknologi informasi itu. Saya yakin banyak sekali anak muda di lingkungan pemda yang secara pribadi punya kemampuan di bidang itu. Tapi, mereka tidak mendapatkan muara yang tepat dalam alur tata birokrasi yang ada. Dari pengalaman saya selama ini, biarpun punya SDM, biarpun ada hardware, biarpun ada bagan organisasinya, kalau komitmen pimpinan tertinggi tidak ada, hanya akan membuat frustrasi bagian yang menanganinya. Di tingkat pusat pun, kasus open source software yang sudah disepakati tiga menteri itu tidak berjalan. Bahkan, menjadi ramai karena setelah tiga tahun justru ada tanda-tanda munculnya kebijaksanaan yang bertentangan dengan itu.

Tak pelak lagi bahwa setiap daerah masih belum bisa mengubah kesibukan utamanya sejak dulu: mengurus administrasi dan birokrasi sendiri. "Temuan" semacam ini sudah menjadi pembicaraan di lingkungan birokrasi itu sendiri. Tapi, memang hanya sebatas bisa membicarakannya. Penerapannya kembali akan terbelit pada urusan administrasi dan birokrasi.

Singkatnya, birokrasi terlalu sibuk dengan diri sendiri. Mereka menyadari bahwa itu tidak baik. Mereka juga menyadari bahwa untuk memperbaikinya diperlukan perombakan birokrasi. Tapi, untuk merombak birokrasi diperlukan birokrasi. Birokrasi yang diperlukan adalah birokrasi yang akan dirombak itu. Ini benar-benar jalan buntu -cul de sac!

Di lingkaran politik (wali kota/bupati/wakil/DPRD), ada pekerjaan lain yang juga menyita waktu mereka sendiri. Dimulai dari hubungan bupati/wali kota dengan wakilnya. Hubungan mereka ternyata lebih banyak "rujak sentulnya". Kalau toh kelihatan rukun, itu hanya satu tahun pertama -saat mereka masih menikmati bulan madu. Tahun kedua, ketika pembagian tugas harus dilaksanakan, mulailah terjadi gesekan di dalam sarung. Penyebab utamanya adalah kelompok-kelompok yang merasa berperan menjadikan mereka pimpinan daerah. Dan, kelompok itu sering identik dengan orang-orang partai yang menjadi kendaraan pencalonan mereka. Tahun ketiga praktis kerja sama yang dikampanyekan dulu tinggal seperti pepesan yang isinya sudah dimakan tikus. Bahkan, tahun ketiga itu mulailah ancang-ancang apakah wali kota/bupati akan mengajak wakilnya lagi untuk berpasangan pada pemilu berikutnya. Demikian juga sang wakil, mulai ancang-ancang mengapa tidak maju sendiri jadi orang nomor satu. Mulailah saling mematai, berebut pengaruh, bahkan sampai menggagalkan program "lawan" masing-masing.

Juga hubungan kepala daerah dengan DPRD. Tawar-menawar uang lebih mewarnai di balik pembicaraan resmi. Tidak ada yang sejak awal menyepakati prioritas dan agenda pembicaraan selama lima tahun. Akibatnya, yang mestinya diprioritaskan dibahas menjadi tidak prioritas. Yang lebih sepele malah perdanya jadi lebih dulu. Ini juga terjadi di provinsi. Bagaimana Jatim yang begitu banyak pekerjaan mendesak, pemda dan DPRD-nya malah memprioritaskan membahas kapan hari lahir Jatim. Agar setiap tahun bisa diperingati.

Memang, kita masih dalam taraf pendewasaan otonomi daerah. Namanya saja proses pendewasaan. Hambatannya juga banyak. Salah satunya -dan itu menentukan- adalah sistem kepartaian yang belum seirama dengan era otonomi daerah. Bahkan, sistem kepartaian kita jauh ketinggalan daripada sistem birokrasi yang masih kita kecam itu. Ketika birokrasi sudah melangkah ke otonomi, sistem kepartaian kita justru amat sentralistik. Maka, di samping birokrasi, partailah yang jadi penghambat terbesar pendewasaan otonomi daerah. Termasuk sistem inilah yang tidak memungkinkan munculnya calon independen (nonpartai) di setiap pemilihan kepala daerah -kecuali di Aceh.

Sebagaimana cul de sac di bidang birokrasi, di sektor partai ini pun hanya jalan buntu yang akan ditemui. Bukankah untuk mengubah itu perlu mengubah undang-undang kepartaian? Bukankah yang bisa mengubah undang-undang adalah DPR? Bukankah DPR itu kumpulan orang partai? Mana mau orang partai mengubah undang-undang yang akan merugikan posisi partainya?

Pembangunan birokrasi yang efisien -lewat reformasi birokrasi- menemui jalan buntu. Perombakan sistem kepartaian juga akan menemui jalan buntu. Tapi, masyarakat ternyata terus bisa hidup. Dengan atau tanpa birokrasi. Dengan atau tanpa partai. Kalau tidak ada keinginan yang kuat dari birokrasi dan partai untuk mereformasi dirinya sendiri, pembusukan akan terjadi. Masyarakat mengabaikan birokrasi dan meninggalkan partai.

Setelah otonomi daerah berlangsung delapan tahun, dan setelah JPIP melakukan kegiatan ini enam tahun, kesimpulan sementara adalah: otonomi daerah sudah menunjukkan tanda-tanda baik, tapi masih amat jauh dari yang pernah dicita-citakan. Sistem birokrasi yang tidak efisien dan sistem kepartaian yang ketinggalan kereta menjadi penghambat utama. (*)

Pomal Periksa Warga Alastlogo

SURABAYA - Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal) Lantamal V Surabaya akan memeriksa empat diantara delapan warga Desa Alastlogo, Lekok, Pasuruan, hari ini. Empat warga itu adalah saksi kasus penembakan oleh aparat Marinir di desa tersebut pekan lalu.

"Pemeriksaan saksi dilakukan di Polres Pasuruan," kata Komandan Pomal Lantamal V Surabaya Kol Laut (PM) Totok Budisusanto, yang dihubungi tadi malam.

Rencana awal, delapan warga Alastlogo bakal dimintai keterangan Pomal. Mereka adalah Misnantun, Budiono, Burai, Jumaatun, Samad, Monaji, Mochtar, dan Misdi. Kedelapan orang itu dianggap paling mengetahui kronologi penembakan.

Bila waktu memungkinkan, pemeriksaan akan dilanjutkan untuk memeriksa empat saksi lain. Sebab, yang diutamakan sekarang adalah pemeriksaan terhadap para saksi.

Bila pemberkasan perkaranya tidak segera rampung, 13 anggota Marinir yang ditahan bisa bebas demi hukum. Sebab, masa penahanannya hanya 20 hari sejak 1 Juni 2007. Sebab, para tersangka tersebut diangkut ke Surabaya pada Kamis 31 Mei, namun tidak langsung dinyatakan sebagai tersangka. Dan keesokannya, 13 anggota Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir itu dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan Pomal Lantamal V Surabaya. "Bila tak diperpanjang, 20 hari belum juga selesai pemberkasan perkaranya, mereka bisa bebas demi hukum."

Semula pemeriksaan para saksi yang mengetahui peristiwa berdarah pada Rabu (30/5) di Alastlogo, Kecamatan Lekok, Pasuruan, itu dilakukan Selasa kemarin. Namun, para saksi menyatakan belum bersedia dimintai keterangan. Pomal pun menunggu kesediaan mereka.

Untuk memudahkan pemeriksaan, Pomal bekerja sama dengan Polres Pasuruan. Polres pulalah yang melayangkan panggilan kepada saksi untuk mempercepat pemeriksaan. "Mudah-mudahan mereka besok hadir semua biar kasusnya cepat selesai diproses. Dengan demikian, BAP-nya segera dinaikkan ke pengadilan militer," ujar Totok.

Komandan Pomal enggan menyebutkan nama-nama para saksi yang dipanggil. Namun, sebuah sumber menyebutkan, di antara mereka adalah korban penembakan tersebut. Sebab, di antara para korban luka-luka sudah kembali ke rumah masing-masing. "Untuk keamanan saksi, saya tidak perlu menyebutjan namanya. Yang jelas, besok akan dihadirkan empat orang saksi," tuturnya lagi. Untuk penyidikan, Pomal menurunkan satu tim penyidik ke Pasuruan.

Tentang 13 tersangka yang ditahan di Pomal, Totok mengatakan bahwa mereka sudah diperiksa. Sekarang tinggal memeriksa saksi untuk memperkuat tuduhan penyidik militer itu.

Kepala Desa Alastlogo mengatakan, delapan warga desanya akan diperiksa sebagai saksi. "Sementara ini kami siapkan delapan orang. Kalau pihak Pomal menginginkan lebih dari itu, kami siap menghadirkan warga lagi untuk memberikan kesaksian," tegas Imam.

Dia menyebutkan, saat memberikan kesaksian hari ini, warga akan didampingi tim advokasi bentukan KH Abdurrahman Wahid melalui DPP PKB yang diketuai Mahfud M.D.(din/df/jpnn)

SBY Absen, Interpelasi Ditunda

Lampu Mati saat Hujan Interupsi
JAKARTA - Sidang paripurna DPR dengan agenda interpelasi terkait dukungan pemerintah terhadap resolusi nomor 1747 DK PBB tentang nuklir Iran kemarin ditunda. Keputusan itu diambil karena begitu pimpinan sidang mengumumkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa menghadiri undangan interpelasi yang diselenggarakan DPR, hujan interupsi terjadi.

Karena seru dan tidak putusnya interupsi, rapat yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono itu tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada tujuh menteri yang didelegasikan oleh Presiden SBY. Menteri yang diutus istana itu adalah Menko Polhukam Widodo A.S., Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensos Bachtiar Chamsyah, Mensesneg Hatta Radjasa, Menlu Nur Hassan Wirajuda, Menhan Juwono Sudarsono, serta Menkum HAM Andi Matalatta. Hadir juga Ketua BIN Syamsir Siregar. Presiden SBY sendiri dalam waktu bersamaan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste Ramos Horta.

"Meski berbeda interpretasi, kita harus menjaga keutuhan unsur fraksi karena itu sidang interpelasi ditunda," tegas Agung sambil menutup sidang yang berlangsung empat jam sejak pukul 10.00 itu. Pelaksanaan sidang interpelasi selanjutnya kembali diserahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwal ulang. Setelah diketok, forum dan pimpinan sidang langsung membubarkan diri. Padahal, teriakan interupsi dari sejumlah anggota dewan yang tidak puas masih terdengar bergemuruh.

Sejak pimpinan sidang mengumumkan bahwa Presiden SBY tidak bisa menghadiri undangan interpelasi yang diselenggarakan DPR, hujan interupsi terjadi. Para wakil rakyat memang sangat antusias. Tanda tangan pendukung interpelasi mencapai 289 anggota. Sejumlah agenda lain di DPR kemarin batal terlaksana karena mereka konsentrasi interpelasi. Misalnya, agenda pembentukan Pansus RUU Pemberian Gelar.

Dalam sidang kemarin, para inisiator interpelasi sangat bersemangat meminta SBY hadir. Anggota Fraksi Partai Golkar Yuddy Chrisnandy, misalnya, mengatakan pasal 174 ayat 1-4 Tatib DPR sudah memiliki makna yang jelas bahwa presiden harus hadir terlebih dahulu untuk menjelaskan persoalan. Setelah itu, jika ada pertanyaan, presiden dapat diwakilkan. "Gus Dur dan Megawati saja berani hadir, kenapa SBY tidak," katanya kemarin.

Kalau diwakilkan kepada menteri, lanjut Yuddy, itu bisa dilakukan saat sidang komisi. "Tapi, ini lembaga DPR mengundang resmi presiden, sementara DPR dan presiden adalah lembaga tinggi negara yang setara," ujarnya dalam rapat yang dihadiri lebih dari 2/3 jumlah anggota DPR itu. Lagi pula, lanjut kader FPG itu, pembantu presiden terbukti tidak mampu menjelaskan dengan baik alasan pengambilan kebijakan tentang dukungan resolusi Iran.

Anggota Komisi I DPR Ali Mochtar Ngabalin secara lantang menyatakan bahwa sidang ini tidak sah jika Presiden SBY tidak hadir langsung menjelaskan substansi interpelasi. "Saya menolak kehadiran menteri atau siapa pun yang mewakili presiden," kata kader PBB itu. Anggota Komisi I DPR Effendy Choirie juga menegaskan bahwa tidak ada item membingungkan dalam Tatib DPR terkait sidang interpelasi. "Sudah cetho welo-welo (sangat jelas, Red)," katanya kemarin.

Karena itu, lanjut dia, tidak perlu lagi ada penafsiran yang macam-macam terhadap tatib tersebut. "Karena itu, kami minta para menteri untuk pulang secara terhormat," kata ketua DPP PKB itu. Effendy juga meminta ketua DPR supaya menunda sidang interpelasi untuk tetap memberikan kesempatan presiden agar bisa langsung menghadiri undangan DPR. "Kalau mau, ini justru bisa mendongkrak citra presiden. Masak wakil rakyat bisa bertemu presiden hanya saat agustusan saja," ujarnya.

Merasa kian terpojok, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan kemudian berteriak, minta anggota DPR untuk bersikap dewasa. Syarif meminta forum tidak melihat Tatib DPR secara parsial, tetapi harus komprehensif. Menurut dia, presiden tetap bisa diwakilkan. Karena itu, dia meminta para menteri untuk diberi kesempatan memberikan keterangan versi pemerintah.

"Saya yakin masih banyak anggota yang berpikir realistis," katanya. Lagi pula, lanjut dia, masih banyak persoalan masyarakat Indonesia yang harus diselesaikan. "Iran sendiri tenang, kenapa kita yang ribut?" katanya kemarin.

Menghadapi hujan interupsi itu, Ketua DPR Agung Laksono sempat berwacana. Agung menegaskan bahwa tatib tetap harus ditegakkan. "Ini tatib yang dibuat DPR sendiri, mari kita hormati tatib ini. Karena itu, mari beri kesempatan untuk memberi keterangan, setuju," katanya yang langsung disambut gemuruh permintaan interupsi anggota dewan.

Saat situasi kian panas itu, tiba-tiba lampu ruang sidang paripurna mati. Suasana gelap, tetapi teriakan para anggota dewan semakin gemuruh. "Pimpinan jangan terbeli, jangan ada forum Darmawangsa (pertemuan politik antara pemerintah dan DPR untuk cari win-win solution, Red), kocok ulang pimpinan DPR," teriak para anggota dewan. Karena situasi tidak terkendali, akhirnya pimpinan sidang menskors sepuluh menit untuk menenangkan suasana.

Skors itu kemudian disepakati dengan dilakukannya pertemuan antar pimpinan fraksi untuk menentukan jalan tengah dari buntunya persoalan tersebut. Pukul 13.35 WIB, akhirnya pimpinan sidang menyampaikan hasil lobi-lobi antarfraksi yang intinya menunda sidang interpelasi. "Sidang paripurna untuk agenda interpelasi akan kembali dijadwalkan Bamus," tegas Agung.

Saat keluar dari sidang, hampir semua menteri memilih tutup mulut. Tidak sedikit pula yang lari dari kejaran wartawan. Menko Polhukkam Widodo A.S. yang sempat "terjebak" kerumunan wartawan akhirnya mau sedikit berkomentar. "Proses persidangan ini harus kita lihat sebagai dinamika kehidupan demokrasi," katanya.


SBY Anggap Biasa Saja

Begitu ditolak kehadirannya, para menteri yang diutus SBY menghadapi interpelasi DPR langsung balik kucing ke kantor presiden. Mereka langsung melaporkan kejadian tidak enak yang baru saja dialami di gedung parlemen.

Pukul 14.10 iring-iringan kendaraan menteri masuk dari halaman sekretariat negara yang tembus ke halaman istana negara. Ada tujuh kendaraan, yakni mobil Widodo A.S. (RI 11), Aburizal Bakrie (RI 14), Hatta Radjasa (RI 15), Hassan Wirajuda (RI 17), Andi Matalatta (RI 19), Bachtiar Chamsyah (RI 32), dan Syamsir Siregar (RI 48).

Begitu turun dari kendaraan, para menteri berjalan terburu-buru dengan wajah tegang ke kantor presiden. Karena tidak terjadwal, mereka harus menunggu dulu selama 15 menit di ruang tunggu tamu presiden. Selama 1,5 jam, para menteri itu melakukan pertemuan tertutup dengan SBY.

Barulah pukul 16.00, SBY keluar dari sarangnya dan memberikan keterangan kepada wartawan. SBY mengatakan, dirinya mengikuti perkembangan di Senayan. Dia juga mengaku sudah ditelepon oleh Ketua DPR Agung Laksono terkait perkembangan sidang paripurna DPR yang kisruh itu.

"Dari penjelasan beliau, saya mengetahui bahwa dilakukan penundaan atas apa yang semula akan dilaksanakan hari ini. Dari penjelasannya dikatakan ada masalah internal yang perlu ditata dan diselesaikan lebih dahulu di DPR," kata SBY saat konferensi pers tanpa tanya jawab itu.

SBY menganggap kejadian itu merupakan hal yang bisa terjadi. "Bagi saya bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah realitas kehidupan demokrasi," kata SBY.(tom/aku/pri)

Catatan Dahlan Iskan untuk Penganugerahan Otonomi Award 7 Juni 2007 (2-Habis)

Ketika Tak Ada Lagi Proyek Besar
Tidak ada lagi proyek besar di daerah! Itulah salah satu temuan The Jawa Pos Institut of Pro-otonomi (JPIP) tahun ini. Saya kira ini satu kemajuan. Terutama setelah dilihat bahwa yang dimaksud proyek besar selama ini adalah proyek yang tidak ada hubungannya dengan perbaikan ekonomi daerah. Misalnya, proyek "Paris"-nya Kediri atau juga GOR-nya Magetan. Atau gedung perpustakaan Bung Karno di Kota Blitar yang menelan biaya sampai sekitar Rp 40 miliar. "Paris" penting. GOR penting. Gedung perpustakaan juga penting. Tapi, bukan sekarang waktunya. Apalagi, seperti perpustakaan itu, ternyata memang hanya gedungnya yang diperhatikan. Isinya tidak.

Memang kita belum lega benar apakah perubahan itu merupakan perubahan strategi pembangunan daerah, atau perubahan karena dipaksa keadaan. Misalnya, karena proyek itu dulu biayanya multiyears sehingga anggaran tahun berikutnya pun sudah habis dipakai (atau diteken) lebih dulu. Atau proyek besar ternyata memusingkan karena potensial diselidiki kejaksaan mengenai kemungkinan adanya korupsi di dalamnya.

Juga belum pasti apakah ketika membangun proyek besar dulu benar-benar didasari strategi pembangunan yang memang harus begitu. Atau motifnya sebenarnya hanya agar tahun itu ada proyek besar sehingga ada obyekan besar pula untuk kepentingan saat itu.

Apa pun alasannya, daerah-daerah tahun lalu lebih memusatkan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh rakyat bawah, harus dicatat sebagai gejala yang baik. Kemampuan keuangan daerah memang tidak cukup untuk mengangkat proyek besar yang punya "magnet" besar. Proyek besar yang dibangun hanyalah akan menjadi proyek tunggal yang sendirian. Tidak bisa saling dukung dengan proyek besar lain -karena proyek lain itu baru muncul sekian tahun kemudian. Yakni, ketika anggaran sudah siap lagi. Tapi, ketika proyek besar lain mampu dibangun, proyek besar yang lama sudah mulai uzur.

Mengingat kemampuan keuangan seperti itu, pilihan untuk membangun proyek besar haruslah benar-benar dipikirkan hubungannya dengan proyek besar lain. Ini agar proyek besar tersebut punya magnet yang memadai. Untuk itu, dananya tidak mungkin disiapkan dalam setahun anggaran. Maka, diperlukan terobosan: apakah dibangun dulu dengan anggaran dicicil atau anggaran dikumpulkan dulu beberapa tahun baru proyek multibesarnya dibangun.

Contoh nyata adalah pembuatan jalan yang bagus ke Gunung Bromo. Pastilah pemda tidak mampu membangunnya dalam setahun anggaran. Padahal, semua tahu Bromolah pusat wisata nomor satu di Jatim. Dan, semua tahu hambatan terbesar ke sana adalah tiadanya jalan yang mulus dan lebar ke objek wisata itu. Maka, biarpun ada proyek besar di Bromo sendiri (seperti hotel bintang lima), karena proyek itu sendirian dalam waktu lebih dari 10 tahun, akhirnya hotel tersebut mati juga. Satu proyek besar berupa hotel bintang lima tidak cukup kuat mengangkat Gunung Bromo menjadi pusat wisata yang bisa mendatangkan banyak devisa dari turisme. Apalagi hanya satu proyek "Paris", di Kediri lagi tempatnya.

Apakah perubahan kebijaksanaan daerah yang tidak lagi membangun proyek besar itu bisa ditangkap sebagai kesimpulan bahwa itulah memang "maqom"-nya daerah-daerah yang kemampuannya memang sangat kecil itu?

Kalau "ya", gejala itu harus ditangkap oleh pemerintah provinsi. Kalau kebijaksanaan otonomi kita tidak akan berubah lagi -tetap empat tingkat yang lucu itu (pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa), harus dirumuskan di mana peran provinsi. Misalnya, bagaimana kalau provinsi lantas memfokuskan penggunaan anggaran hanya pada proyek-proyek strategis yang besar? Dengan demikian, provinsi tidak perlu lagi mengurusi banyak kegiatan yang akhirnya juga sering tumpang tindih dengan kegiatan di kabupaten/kota?

Bagaimana kalau provinsi fokus ke proyek seperti jalan tembus selatan, jalan Bromo, jalan tembus Magetan-Jateng, Pacitan-Wonogiri, Jembatan Madura, dan yang sebangsa itu saja? Lalu anggaran di bidang kegiatan yang sudah ditangani kabupaten/kota diberikan saja ke mereka?

Provinsi dengan demikian juga bisa lebih fokus. Termasuk fokus pada perencanaan wilayah.

Taruhlah, apa yang akan terjadi ketika jalan tol Surabaya-Solo sudah jadi? Tentu kesempatan besar untuk membangun wilayah pertumbuhan baru yang direncanakan dengan baik. Misalnya, kelak, muncul kota-kota baru yang kecil di beberapa wilayah sepanjang jalan tol itu. Tapi, semuanya tanpa perencanaan sehingga hanya akan jadi kota dadakan yang tidak ada bedanya dengan kota yang kita keluhkan sekarang.

Maka akan sangat baik bila di sekitar Geneng, dibangun kota baru yang terencana. Kota itu bisa separo milik Magetan, separo milik Ngawi. Di AS banyak sekali kota yang setengahnya milik negara bagian lain. Ini karena dari sekitar Geneng (kampung halaman mantan Wagub Trimarjono) hanya perlu 1,5 jam ke Surabaya. Kota baru ini sekaligus untuk "mengendalikan" agar kota Magetan dan wilayah Gunung Lawu di atasnya tidak semakin padat yang kelak membahayakan sumber air. Orang juga tidak akan mau lagi ke Magetan atau Sarangan yang semrawut.

Dari pengalaman di Tiongkok, jarak 1,5 sampai 2 jam dari pelabuhan besar, masih sangat fisibel untuk munculnya potensi ekonomi yang berorientasi ekspor sekali pun. Juga masih menarik bagi investor untuk datang ke wilayah seperi itu. Ini sekaligus jalan keluar bagi daerah-daerah yang menurut penemuan JPIP tahun ini, banyak yang frustrasi karena investor ternyata tidak datang-datang juga. Padahal, mereka sudah menyiapkan pelayanan prima. Mulai pelayanan satu atap sampai pelayanan yang sangat cepat. Akibatnya, seperti ditemukan JPIP, banyak daerah yang kemudian menutup layanan itu.

Tentu, semua itu bukan suatu hal yang gampang. Otonomi ini sebenarnya masih terbelenggu oleh banyaknya undang-undang dan peraturan yang belum siap atau belum disiapkan. Melaksanakan undang-undang otonomi saja belum bisa karena masih banyak peraturan yang belum dibuat sebagai pelaksanaan dari undang-undang itu sendiri. Padahal, otonomi sudah berjalan delapan tahun.

Kesimpulan lain lagi, kelihatannya kita masih harus bersabar lebih lama. Seberapa pun "menghasut"-nya tulisan ini, tetap saja akan kalah dengan realitas sehari-hari yang dihadapi para kepala daerah dan birokrasinya. Sebagaimana hubungan kepala daerah dengan wakilnya, hubungan kepala daerah dengan DPRD tidak kalah ruwetnya. Bahkan, ibaratnya sang kepala daerah harus menghadapi 42 wakil kepala daerah. Yakni, satu orang wakilnya sendiri, satu orang sekda, dan 40 anggota DPRD.

Mereka itulah yang memakan sebagian besar perhatian kepala daerah. Setiap tahun. Setiap bulan. Setiap hari. Bukan soal yang ideal-ideal yang kita bicarakan di atas. Suasana seperti ini kira-kira masih akan berlangsung paling tidak tujuh tahun lagi. Berarti 15 tahun sejak terjadinya reformasi. Sungguh satu masa transisi yang terlalu panjang -khususnya untuk orang yang tidak sabar. Selama itu pulalah terjadi generation lose, brain drain, dan capital drain.

Tapi, tetaplah optimistis. Kalau masa transisi itu lewat, negara kita akan kuat -sejak dari fondasinya. Untuk menghibur diri, sebaiknya kita juga mengingat sejarah. Ketika Majapahit yang kuat itu runtuh pada 1300-an, masa transisi untuk bisa stabil kembali berlangsung 50 tahun. (Habis)Catatan Dahlan Iskan untuk Penganugerahan Otonomi Award 7 Juni 2007 (2-Habis)

Ketika Tak Ada Lagi Proyek Besar
Tidak ada lagi proyek besar di daerah! Itulah salah satu temuan The Jawa Pos Institut of Pro-otonomi (JPIP) tahun ini. Saya kira ini satu kemajuan. Terutama setelah dilihat bahwa yang dimaksud proyek besar selama ini adalah proyek yang tidak ada hubungannya dengan perbaikan ekonomi daerah. Misalnya, proyek "Paris"-nya Kediri atau juga GOR-nya Magetan. Atau gedung perpustakaan Bung Karno di Kota Blitar yang menelan biaya sampai sekitar Rp 40 miliar. "Paris" penting. GOR penting. Gedung perpustakaan juga penting. Tapi, bukan sekarang waktunya. Apalagi, seperti perpustakaan itu, ternyata memang hanya gedungnya yang diperhatikan. Isinya tidak.

Memang kita belum lega benar apakah perubahan itu merupakan perubahan strategi pembangunan daerah, atau perubahan karena dipaksa keadaan. Misalnya, karena proyek itu dulu biayanya multiyears sehingga anggaran tahun berikutnya pun sudah habis dipakai (atau diteken) lebih dulu. Atau proyek besar ternyata memusingkan karena potensial diselidiki kejaksaan mengenai kemungkinan adanya korupsi di dalamnya.

Juga belum pasti apakah ketika membangun proyek besar dulu benar-benar didasari strategi pembangunan yang memang harus begitu. Atau motifnya sebenarnya hanya agar tahun itu ada proyek besar sehingga ada obyekan besar pula untuk kepentingan saat itu.

Apa pun alasannya, daerah-daerah tahun lalu lebih memusatkan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh rakyat bawah, harus dicatat sebagai gejala yang baik. Kemampuan keuangan daerah memang tidak cukup untuk mengangkat proyek besar yang punya "magnet" besar. Proyek besar yang dibangun hanyalah akan menjadi proyek tunggal yang sendirian. Tidak bisa saling dukung dengan proyek besar lain -karena proyek lain itu baru muncul sekian tahun kemudian. Yakni, ketika anggaran sudah siap lagi. Tapi, ketika proyek besar lain mampu dibangun, proyek besar yang lama sudah mulai uzur.

Mengingat kemampuan keuangan seperti itu, pilihan untuk membangun proyek besar haruslah benar-benar dipikirkan hubungannya dengan proyek besar lain. Ini agar proyek besar tersebut punya magnet yang memadai. Untuk itu, dananya tidak mungkin disiapkan dalam setahun anggaran. Maka, diperlukan terobosan: apakah dibangun dulu dengan anggaran dicicil atau anggaran dikumpulkan dulu beberapa tahun baru proyek multibesarnya dibangun.

Contoh nyata adalah pembuatan jalan yang bagus ke Gunung Bromo. Pastilah pemda tidak mampu membangunnya dalam setahun anggaran. Padahal, semua tahu Bromolah pusat wisata nomor satu di Jatim. Dan, semua tahu hambatan terbesar ke sana adalah tiadanya jalan yang mulus dan lebar ke objek wisata itu. Maka, biarpun ada proyek besar di Bromo sendiri (seperti hotel bintang lima), karena proyek itu sendirian dalam waktu lebih dari 10 tahun, akhirnya hotel tersebut mati juga. Satu proyek besar berupa hotel bintang lima tidak cukup kuat mengangkat Gunung Bromo menjadi pusat wisata yang bisa mendatangkan banyak devisa dari turisme. Apalagi hanya satu proyek "Paris", di Kediri lagi tempatnya.

Apakah perubahan kebijaksanaan daerah yang tidak lagi membangun proyek besar itu bisa ditangkap sebagai kesimpulan bahwa itulah memang "maqom"-nya daerah-daerah yang kemampuannya memang sangat kecil itu?

Kalau "ya", gejala itu harus ditangkap oleh pemerintah provinsi. Kalau kebijaksanaan otonomi kita tidak akan berubah lagi -tetap empat tingkat yang lucu itu (pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa), harus dirumuskan di mana peran provinsi. Misalnya, bagaimana kalau provinsi lantas memfokuskan penggunaan anggaran hanya pada proyek-proyek strategis yang besar? Dengan demikian, provinsi tidak perlu lagi mengurusi banyak kegiatan yang akhirnya juga sering tumpang tindih dengan kegiatan di kabupaten/kota?

Bagaimana kalau provinsi fokus ke proyek seperti jalan tembus selatan, jalan Bromo, jalan tembus Magetan-Jateng, Pacitan-Wonogiri, Jembatan Madura, dan yang sebangsa itu saja? Lalu anggaran di bidang kegiatan yang sudah ditangani kabupaten/kota diberikan saja ke mereka?

Provinsi dengan demikian juga bisa lebih fokus. Termasuk fokus pada perencanaan wilayah.

Taruhlah, apa yang akan terjadi ketika jalan tol Surabaya-Solo sudah jadi? Tentu kesempatan besar untuk membangun wilayah pertumbuhan baru yang direncanakan dengan baik. Misalnya, kelak, muncul kota-kota baru yang kecil di beberapa wilayah sepanjang jalan tol itu. Tapi, semuanya tanpa perencanaan sehingga hanya akan jadi kota dadakan yang tidak ada bedanya dengan kota yang kita keluhkan sekarang.

Maka akan sangat baik bila di sekitar Geneng, dibangun kota baru yang terencana. Kota itu bisa separo milik Magetan, separo milik Ngawi. Di AS banyak sekali kota yang setengahnya milik negara bagian lain. Ini karena dari sekitar Geneng (kampung halaman mantan Wagub Trimarjono) hanya perlu 1,5 jam ke Surabaya. Kota baru ini sekaligus untuk "mengendalikan" agar kota Magetan dan wilayah Gunung Lawu di atasnya tidak semakin padat yang kelak membahayakan sumber air. Orang juga tidak akan mau lagi ke Magetan atau Sarangan yang semrawut.

Dari pengalaman di Tiongkok, jarak 1,5 sampai 2 jam dari pelabuhan besar, masih sangat fisibel untuk munculnya potensi ekonomi yang berorientasi ekspor sekali pun. Juga masih menarik bagi investor untuk datang ke wilayah seperi itu. Ini sekaligus jalan keluar bagi daerah-daerah yang menurut penemuan JPIP tahun ini, banyak yang frustrasi karena investor ternyata tidak datang-datang juga. Padahal, mereka sudah menyiapkan pelayanan prima. Mulai pelayanan satu atap sampai pelayanan yang sangat cepat. Akibatnya, seperti ditemukan JPIP, banyak daerah yang kemudian menutup layanan itu.

Tentu, semua itu bukan suatu hal yang gampang. Otonomi ini sebenarnya masih terbelenggu oleh banyaknya undang-undang dan peraturan yang belum siap atau belum disiapkan. Melaksanakan undang-undang otonomi saja belum bisa karena masih banyak peraturan yang belum dibuat sebagai pelaksanaan dari undang-undang itu sendiri. Padahal, otonomi sudah berjalan delapan tahun.

Kesimpulan lain lagi, kelihatannya kita masih harus bersabar lebih lama. Seberapa pun "menghasut"-nya tulisan ini, tetap saja akan kalah dengan realitas sehari-hari yang dihadapi para kepala daerah dan birokrasinya. Sebagaimana hubungan kepala daerah dengan wakilnya, hubungan kepala daerah dengan DPRD tidak kalah ruwetnya. Bahkan, ibaratnya sang kepala daerah harus menghadapi 42 wakil kepala daerah. Yakni, satu orang wakilnya sendiri, satu orang sekda, dan 40 anggota DPRD.

Mereka itulah yang memakan sebagian besar perhatian kepala daerah. Setiap tahun. Setiap bulan. Setiap hari. Bukan soal yang ideal-ideal yang kita bicarakan di atas. Suasana seperti ini kira-kira masih akan berlangsung paling tidak tujuh tahun lagi. Berarti 15 tahun sejak terjadinya reformasi. Sungguh satu masa transisi yang terlalu panjang -khususnya untuk orang yang tidak sabar. Selama itu pulalah terjadi generation lose, brain drain, dan capital drain.

Tapi, tetaplah optimistis. Kalau masa transisi itu lewat, negara kita akan kuat -sejak dari fondasinya. Untuk menghibur diri, sebaiknya kita juga mengingat sejarah. Ketika Majapahit yang kuat itu runtuh pada 1300-an, masa transisi untuk bisa stabil kembali berlangsung 50 tahun. (Habis)

kok panjang banget ya critanya .... weleh..weleh..

Yusron Tangan Kanan Abu Dujana

JAKARTA - Yusron Mahmud, 36, tersangka teroris yang ditangkap di Banyumas Sabtu (9/6) lalu, diyakini sebagai tangan kanan buron kasus terorisme Abu Dujana. Yusron adalah pelaksana operasi yang sering menggantikan langsung peran-peran Abu Dujana.

"Jadi, ada yang menganggap bahwa Yusron adalah Abu Dujana itu sendiri. Dia juga punya kapasitas sebagai pembaiat (pengambil janji sumpah setia bergabung dalam jaringan, Red)," kata sumber Jawa Pos kemarin.

Abu Dujana saat ini mengendalikan jaringan yang disebut sebagai Jamaah Islamiyah (JI) di Asia Tenggara. Tetapi, benarkah Yusron adalah Abu Dujana? "Bukan, itu orang dekat. Close friend," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Sisno Adiwinoto membantah spekulasi tersebut.

Sisno menuturkan, sampai saat ini, polisi masih menyelidiki kawasan sekitar Banyumas, Jawa Tengah. "Sesuai dengan undang-undang antiterorisme, dia (Yusron) bisa ditahan sementara dalam waktu 7 x 24 jam," ujarnya di Jakarta kemarin.

Dia juga membenarkan ada penembakan dalam penangkapan Yusron. Sebab, tersangka berusaha melawan. "Kalau tidak salah, dia tertembak di bagian paha," ujarnya.

Sisno sendiri belum melihat langsung wajah Yusron. "Diamankan di tempat khusus dan masih di sekitar Banyumas," tambahnya. Dia tidak menyebut tempat itu.

Aparat Densus 88 menyisir sekitar Banyumas untuk menangkap anggota lain jaringan teroris itu. "Selain Yusron, ada satu orang lagi yang kemarin ditangkap. Masih mungkin ada (penangkapan) lagi sampai Abu Dujana tertangkap," kata jenderal bintang dua tersebut.

Kapan Yusron dibawa ke Jakarta ? Sisno belum bisa memastikan waktunya. "Berilah waktu untuk tim yang sedang operasi di lapangan. Yang jelas ke Jakarta itu untuk pemberkasan," ujarnya.

Pada Sabtu itu, aparat Densus 88 Mabes Polri menangkap Yusron di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Banyumas. Yusron yang saat itu berada di lapangan desa menonton acara pemilihan kepala desa disergap oleh aparat Densus 88 yang berpakaian preman. Warga di sekitar lokasi mengaku mendengar suara tembakan. Di sekitar lokasi penangkapan juga tampak ceceran darah.

Sementara itu, sumber Jawa Pos mengatakan Yusron pernah melakukan pertemuan dengan Abu Dujana untuk membahas pengembangan struktur baru organisasi JI di Jawa Barat. "Itu merupakan hasil pengembangan dari penangkapan di Sleman akhir Maret lalu," katanya.

Yusron menjadi penghubung kelompok Sukoharjo dan kelompok Serang. "Tapi, karena penangkapan di Sleman, jaringan lama di Sukoharjo bubar, lalu ada reorganisasi," jelasnya. Kelompok Serang yang dimaksud juga merupakan jaringan baru setelah Imam Samudera dibekuk dan sekarang ditahan di Lapas Nusakambangan, Cilacap.

Pada 20 Maret lalu, enam orang ditangkap di sebuah toko bahan bangunan Alam Raya di Maguwoharjo, Sleman, DIJ. Mereka adalah Holis alias Maulana. Tugasnya menerima dan mengirim bahan peledak, senjata api, dan amunisi dengan cara keluar masuk jalur Surabaya-Poso. Para tersangka itu adalah Sutarjo alias Akhyas alias Abi Isa; Karim alias Sikas bin Wiryo; Amir Ahmadi; dan Edi alias Sarwo Edi alias Suparman alias Suparjo. Juga ada M. Aman Suryanto alias Abu Suryo. Pria inilah yang saat penggerebekan tewas karena tertembak. Juga ada Mujadid alias Brekele.

Sekarang mereka ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok. Dalam beberapa kali interogasi yang hasilnya diekspos ke publik, enam orang itu mengaku sebagai bagian dari jaringan Abu Dujana.

Lantas, mengapa memilih Banyumas? Menurut sumber itu, setelah penggerebekan di Sleman, anggota jaringan menyebar. "Mereka memilih Banyumas karena tahu aparat sudah siaga di sekitar Wonogiri dan Sukoharjo," katanya.

Banyumas dipilih juga karena dekat dengan tempat latihan Laskar Istimata (laskar berani mati bentukan Noordin M. Top), yakni Gunung Slamet. "Jarak Kemranjen (tempat penangkapan, Red) dengan Baturraden sebagai pintu masuk Gunung Slamet hanya setengah jam pakai motor," ujar sumber tadi.

Profil Yusron

Warga Desa Kebarongan, Kemranjen, Banyumas sangat terkejut mengetahui Yusron adalah tersangka kasus terorisme. Selama ini warga mengenal lelaki kalem tersebut sebagai seorang pedagang tas.

Kepala Dusun I, Muhdirin (45) mengaku tidak mengira sebelumnya. Terlebih, teroris baik pelaku maupun beritanya baru dia ketahui dilayar kaca.

"Benar-benar saya ini tidak menyangka ada warga saya yang diduga jadi teroris, terus ditangkap, oleh anggota Mabes Polri lagi," kata Muhdirin, kepala dusun I di Kebarongan.

Muhdirin juga menambahkan, Mahmudi, sebenarnya telah lama tinggal di wilayah Kecamatan Kemranjen. Bahkan, terhitung telah berpindah kontrakan hingga tiga kali. Yakni, pertama tinggal di Dusun Tipar, Desa Alasmalang. Kedua, Dusun Teleng, Desa Kebarongan (Kadus II), dan terakhir adalah rumah sederhana yang berada di Kadus I, Desa Kebarongan.

Di tempat tinggalnya terakhir, Yusron diperkirakan telah tinggal sekitar 8 bulan. Jika Yusron berjualan tas, istrinya Sri Mardiyati, 34, berjualan sembako dengan memanfaatkan sebagian kecil rumahnya sebagai warung kelontong.

Selain itu, keluarga yang telah dikaruniai tiga anak, Yusuf Siddiq A (8), Salman Fariz A (5) dan Hilma Shofia (2) itu, juga dikenal selalu keluar seminggu sekali untuk mengaji, setiap hari Jum’at.

Mengenai aktifitas lainnya warga banyak yang tidak mengetahuinya karena keluarga Yusron sangat tertutup. "Kalau Pak Yusron jarang berkomunikasi dengan warga. Kalau dengan istrinya beberapa kali sempat ngobrol," ujar Wartinah tetangga dekat Yusron.
(rdl/fal/hry/jpnn)

Gus Dur Tengarai Banyak Dana Nyangkut di Birokrasi

SIDOARJO - Mantan Presiden Republik Indonesia KH Abdurahman Wahid alias Gus Dur menilai, pemerintah pusat hingga daerah belum sungguh-sungguh menuntaskan persoalan lumpur Lapindo. Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menengarai banyak dana yang telah dikucurkan Lapindo tersangkut di jalur birokrasi.

Saat hadir di Pasar Porong Baru (PPB) dan berbicara dengan ribuan korban lumpur di sana, Gus Dur menegaskan, rakyat korban Lapindo tidak butuh kata-kata manis yang meninabobokan. "Pemerintah harus melakukan langkah nyata untuk membantu masyarakat," tegasnya.

Menurut Gus Dur, selama ini pemerintah, baik pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bukannya tidak sanggup membantu korban lumpur, tetapi tidak mau menolong korban lumpur.

Bencana lumpur, kata dia, bukan hal yang kecil. Pemerintah harus turun tangan dan ikut menanggung bersama kerugian yang diderita masyarakat. "Uang harus disediakan pemerintah untuk relokasi sementara bagi korban lumpur," tambahnya.

Dia juga mengatakan bahwa begitu banyak uang yang telah dikeluarkan Lapindo, tetapi tidak pernah sampai ke korban lumpur. "Uangnya banyak nyangkut di birokrasi. Ternyata, masyarakat selama ini dikadali thok," ujar Gus Dur, yang disambut teriakan kekecewaan dan tepuk tangan korban lumpur.

Sejumlah aparat yang terlibat dalam penanganan lumpur, mulai pemerintah pusat hingga daerah, tambah Gus Dur, tidak bersih. "Orang-orang itu malah sibuk proyekan untuk mencari uang," tuding mantan ketua Tanfidziah PB NU itu.

Tanpa ragu, Gus Dur menyebut nama Wapres Jusuf Kalla termasuk salah seorang di antara mereka. "Sekarang ini belum banyak yang tahu kalau ternyata di belakang Lapindo ada juga Jusuf Kalla," ungkapnya. Gus Dur mengatakan, dirinya sengaja membuka semua itu agar masyarakat mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar di negeri ini.

Gus Dur berharap, tindakan-tindakan birokrat yang seperti itu segera dihentikan. Jangan sampai masyarakat terus dikalahkan. "Omongan ini memang membuat kelakuan sing elek-elek dadi ketok kabeh (perbuatan yang jelek-jelek terlihat semua, Red)," tandasnya.

Lebih lanjut, Gus Dur menyindir Presiden SBY yang dinilai penakut. SBY tidak berani tegas dalam menindak bawahan yang telah menyalahi aturan dengan membiarkan kebobrokan birokrasi terus berlangsung, tanpa berbuat apa-apa.

Mengakhiri sambutannya, Gus Dur meminta warga tetap tenang, sabar, tidak putus asa, dan terus berjuang menuntut hak. "Ini akan menjadi perjuangan yang panjang. Saya mohon Anda semua terus berjuang," kata Gus Dur.

Usai memberikan sambutan, Gus Dur meresmikan pembukaan Posko Gus Dur Peduli di penampungan Pasar Porong Baru (PPB). Posko itu akan menampung sumbangan dari keluarga Gus Dur dan juga tokoh-tokoh NU dan PKB, serta masyarakat yang peduli.

Rencananya, selain untuk para korban lumpur, sumbangan yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk membantu sejumlah persoalan di Jatim. Khususnya, masalah pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi.

Gus Dur kemarin hadir bersama istrinya, Sinta Nuriyah dan Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid. Tampak pula sejumlah politisi dari PKB, termasuk Ketua DPW PKB Jatim Imam Nahrowi.

Rombongan tersebut juga sempat mengikuti peluncuran buku Titanic Made in Lapindo karya KH Maksum Zubeir (Gus Maksum) dan beberapa penulis lain.

Gus Maksum adalah tokoh agama dari Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong. Kini seluruh bangunan pondok Gus Maksum telah lenyap terendam lumpur.

Dari Jakarta, Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta usul interpelasi lumpur Lapindo diapresiasi sebagai bentuk kepedulian yang tinggi. Bukan sekadar ajang politisasi. "Ada yang menyebut interpelasi itu sebagai drama-drama politik. Meski begitu, tetap harus kita apresiasi," kata Hidayat di sela-sela aksi Solidaritas untuk Palestina di Tugu Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Hidayat mengimbau para pencetus interpelasi menjadikan kepentingan rakyat sebagai basisnya. "Bukan ajang politisasi saja," katanya.

Minimal, interpelasi itu harus dijadikan pembelajaran politik. "Untuk meningkatkan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan DPR," tandasnya.

Sebelumnya, pada 7 Juni 2007, 130 anggota DPR mengajukan usul interpelasi terkait penanganan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Usul itu ditandatangani, antara lain, Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno, anggota FPG Yuddy Chrisnandi, anggota FPAN Djoko Susilo, anggota FKB Aryo Widjanarko dan Abdullah Azwar Anas, serta anggota FPDIP Jakobus Mayongpadang. (dyn/rdl)

SBY Paksa Lapindo Rp 100 M Per Minggu

Ganti Rugi Korban Lumpur
SIDOARJO - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memboyong kantor mendekati lumpur Lapindo memberi harapan baru bagi korban yang sudah satu tahun lebih menderita. Dari hasil kerja tiga hari di Sidoarjo itu, SBY mengeluarkan kebijakan yang memberi pintu keluar bagi sejumlah persoalan krusial, mulai dari verifikasi tanah hingga ganti rugi, yang rumit itu.

Keputusan tersebut lahir dari hasil telaah SBY setelah menerima keluhan rakyat, meninjau kondisi terakhir lumpur, serta mendengarkan paparan dari Lapindo, BPLS, dan Pemkab Sidoarjo. Dengan penuh semangat, selama setengah jam, sejak pukul 21.30, SBY memaparkan hasil telaahnya selama dua hari itu.

Dalam paparannya di Ruang Dakota, Wisma Perwira, Lanudal Juanda tersebut, secara khusus SBY meminta Nirwan Bakrie, bos Grup Bakrie, untuk menyampaikan komitmen secara terbuka di depan wartawan.

Nirwan yang sejak pagi bungkam kepada media itu terpaksa buka suara. "Saya menyatakan komitmen untuk melaksanakan sepenuh hati Perpres 14 Tahun 2007. Selama ini kami sudah bekerja maksimal dan masih banyak kekurangan. Dan kami telah ditunjukkan kekurangannya itu," kata Nirwan dengan suara parau tadi malam.

Adapun keputusan penting yang dibuat SBY itu, pertama, menyangkut verifikasi tanah dan bangunan warga. Semua verifikasi yang diproses sejak era timnas (tim nasional) penanggulangan lumpur Sidoarjo (sebelum dibentuk BPLS) harus dituntaskan hari ini. "Dari 522 kepala keluarga, sudah dituntaskan verifikasinya 359 KK. Sisanya 163 KK hari ini harus tuntas semuanya dan segera dibayar," kata SBY.
…..
Berikutnya, kata SBY, pembayaran uang muka pembelian tanah dan bangunan 20 persen milik 10 ribu KK, intensifikasi, dan percepatan verifikasi. Lapindo wajib membayar uang muka 20 persen mulai 1 Juli hingga 14 September.

Setiap minggu Lapindo harus membayar uang muka bagi 1.000 KK. "Karena itu, setiap minggu Lapindo harus menyediakan dana Rp 100 miliar. Itu sudah disanggupi," kata pendiri Partai Demokrat tersebut. Untuk mendukung itu, tim verifikasi akan diperkuat.

Selanjutnya, sisa 80 persen dari pembelian tanah dan bangunan korban Lapindo harus dibayar paling lambat satu bulan sebelum masa kontrak rumah warga selama dua tahun berakhir.

Saat ditanya soal kepastian ketersediaan anggaran Lapindo, menurut SBY, sudah dicek dan sejauh ini Lapindo dinyatakan mampu. Karena itu, kata SBY, sampai sekarang belum diperlukan dana talangan dari APBN. "Dana talangan hanya dibutuhkan jika Lapindo tidak mampu memenuhi. Sejauh ini belum ada tanda-tanda itu," katanya.

Gubernur Jatim Imam Utomo dan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso tadi malam juga diperintah menyelesaikan nasib pengungsi. SBY meminta 766 KK yang masih mengungsi segera dicarikan tempat tinggal yang layak. "Ini tanggung jawab gubernur dan bupati sepenuhnya," kata SBY.

SBY sempat mengklarifikasi berbagai kritik soal kedatangannya ke Sidoarjo. Menurut SBY, sebelum untuk kali ketiga datang ke Sidoarjo, ada yang menyebut dirinya tidak perhatian dengan korban Lapindo. "Sekarang saya ke sini dikatakan buat apa SBY datang ke Sidoarjo. Biarlah saya bekerja tidak berdasarkan komentar, tapi berdasarkan kesungguhan dan kata hati," kata mantan Menko Polkam itu.

SBY menyebut dirinya sudah tiga kali ke Sidoarjo. Kedatangan sebelumnya pada 4 Desember 2006 dan 22 Maret 2007.

SBY juga menyindir sejumlah elite politik dan tokoh ormas yang kerap menyerangnya dengan isu Lapindo. "Saya menangkap ketulusan mereka. Tapi, saya juga mohon kepada saudara jangan perkeruh situasi. Kadang-kadang ada yang menjadikan komoditas politik," ujarnya.

Menurut SBY, tujuannya ke Sidoarjo dan berkantor di sana untuk melakukan pengawasan dan pengecekan. "Saya ingin memastikan Perpres 14/2007 tentang BPLS serta langkah-langkah dan kegiatan benar-benar dijalankan dengan baik," jelasnya.

SBY juga mengungkapkan alasan tidak adanya agenda bertemu warga di lokasi pengungsian maupun di tempat tinggal warga. Menurut SBY, pertemuan dengan perwakilan warga di Cikeas Minggu (24/6) sore dan sebulan sebelumnya di Istana Negara dirasa sudah cukup. Selain itu, SBY setiap hari mengaku menerima SMS dan surat pengaduan dari masyarakat. "Intinya, semua sama yakni meminta pembayaran pasti dan dipercepat," tandasnya.

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso menambahkan, proses verifikasi, khususnya soal IMB yang selama ini menjadi masalah, telah dicarikan jalan penyelesaian. Menurut Win, yang memiliki IMB bisa diproses langsung.

Mereka yang belum memiliki IMB akan disurvei tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Apabila tidak ada hasil survei, cukup pernyataan dari warga sekitar bangunan.

Dalam sehari kemarin, SBY menggelar tiga kali rapat. Yakni, mendengarkan paparan dari pihak Lapindo, BPLS, dan keseluruhan. Selain itu, digelar rapat kecil pihak Lapindo dengan para menteri.

Kegiatan hari kedua di Sidoarjo dimulai pukul 08.30 untuk mendengarkan paparan pimpinan Lapindo. Dari pihak Lapindo, Nirwan Bakrie, bos Bakrie Group; Imam Agustinus, GM Lapindo Brantas; Andi Darussalam Tabusalla, vice president PT Minarak Lapindo Jaya; dan Yusuf Martak, vice president PT Energi Mega Persada.

Rapat tersebut berlangsung hingga pukul 09.30. Menurut Andi Darussalam, saat rapat beberapa kali mikrofon ngadat. Akibatnya, rapat diakhiri lebih cepat setengah jam. "Tadi beberapa kali sound system-nya ngadat," kata Andi Darussalam.

Suasana rapat, kata Andi Darussalam, cukup santai. "Sambil ngobrol, kami makan lemper sama tahu," ungkapnya. Usai rapat, Nirwan cs diajak rapat kecil bersama Mensesneg Hatta Radjasa, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Kepala BPN Joyo Winoto.

Sayang, para menteri dan pihak Lapindo tak mau memberikan keterangan kepada wartawan soal rapat kecil tersebut. Hanya, Nirwan mengatakan, pertemuan dengan SBY dan para menteri itu membawa hasil yang sangat positif bagi warga korban luapan lumpur. "Nanti kalau sudah selesai saya jelaskan. Yang pasti positif," katanya. "Pokoknya, prinsipnya merpati tak pernah ingkar janji," timpal Andi Darussalam.

Imam Agustinus menambahkan, soal dana, Lapindo sudah siap. Uang muka 20 persen juga sudah parkir di Bank Mandiri dan BTN di Jatim. "Di juklak uangnya tidak harus di Bank Jatim, tapi bank yang ada di Jatim," jelasnya.

Saat para menteri dan Nirwan meneruskan rapat, SBY berkunjung ke lapangan. SBY terkesan menghindari bertemu warga di lokasi pengungsian maupun tempat tinggal korban. SBY memilih peninjauan udara selama 20 menit.

Di base ops Juanda, helikopter SBY menunggu 15 menit lebih gara-gara Bupati Sidoarjo Win Hendrarso tertinggal. Di heli SBY menunggu bersama Gubernur Jatim Imam Utomo, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri LH Rachmat Witoelar, dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Win akhirnya tiba dan berlari ke helikopter yang sudah siap take-off.

Helikopter kedua diisi Menkominfo Mohammad Nuh, Jubir Andi Mallarangeng, dan Kepala BPLS Soenarso.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng sebelum rapat mengatakan, presiden memang tidak dijadwalkan bertemu dengan warga. SBY hanya melihat lokasi semburan lumpur dari helikopter.

Andi menolak bahwa SBY dikatakan menghindari bertemu warga. "Dengan warga kan sudah di Cikeas Minggu (24/6) lalu. Sekarang presiden ingin melihat secara utuh gambaran peta luberan lumpur yang dipaparkan tadi malam (Senin, Red)," jelasnya.

Melalui jalur udara, lanjut Andi, keseluruhan peta wilayah masing-masing desa yang terendam lumpur bisa dijelaskan dari awal sampai sekarang. "Yang paling tepat adalah melihatnya dari udara," ujarnya.

Bagi SBY, kata Andi, penjelasan 14 warga yang bertamu ke Cikeas sudah mewakili kondisi dan situasi yang dialami korban luapan lumpur di Porong. Dengan demikian, selama tiga hari berkantor di Sidoarjo, akan dimaksimalkan untuk meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian ganti rugi tanah dan rumah warga. "Presiden ke sini kan dalam rangka itu. Menindaklanjuti laporan warga," jelas alumnus Fisipol UGM itu.

SBY melanjutkan rapat dengan BPLS pada pukul 13.30. Rapat tersebut dimajukan satu jam dari jadwal semula. Kepala BPLS Soenarso hadir beserta para Deputinya. Rapat itu sempat berhenti setengah jam pada pukul 15.00. Saat dimulai lagi, Mensos Bachtiar Chamsyah turun memanggil Nirwan ke ruang rapat.

Begitu rapat usai pukul 16.30, Nirwan beserta sejumlah menteri, yakni Mensos Bachtiar Chamsyah, Menteri PU Djoko Kirmanto. dan Menteri LH Rachmat Witoelar, bergeser ke salah satu kamar di Wisma Perwira. Rapat kecil kembali diadakan hingga menjelang Magrib.

Rapat melelahkan itu dilanjutkan lagi tadi malam, pukul 20.15, sebelum SBY menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hasil kunjungannya selama tiga hari. (tom)